HETANEWS

Anies Angkat Bicara soal Petisi Pencopotannya, Penandatangan di change.org Sudah 130.000 Lebih

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, hetanews.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya tidak pernah menangkap orang yang melontarkan kritik kepadanya. Hal itu diutarakan Anies saat menghadiri acara di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu petang, (26/5/2019).

"Saya gak pernah menangkap orang yang mengkritik saya, sama sekali," kata Anies.

Pernyataan Anies tersebut keluar saat ditanya soal adanya petisi yang meminta Presiden Jokowi dan Mendagri mencopotnya sebagai gubernur.

Anies mengatakan bahwa petisi tersebut muncul 2 bulan lalu. Belum diketahui pasti apakah petisi yang dimaksud Anies adalah petisi pencopotan Anies di change.org berjudul: Copot Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta! 

Pantauan tribun-medan.com hingga Senin (27/5/2019) pukul 13.38 sudah 135.105 telah menandatangani petisi Copot Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta!

Berikut isi lengkap petisi tersebut:

Kegagalan demi kegagalan disertai kejanggalan telah membuat DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia semakin terpuruk di bawah kepemimpinan Saudara Anies Baswedan. Mulai membengkaknya APBD DKI Jakarta 2018, gaji TGUPP yang tembus 70-an orang dengan biaya gaji puluhan juta rupiah per kepala per orang, banjir muncul kembali, diskotik yang ditutup buka kembali, sampah menumpuk di mana-mana, pohon plastik, PKL yang merajalela mengambil badan trotoar, naiknya NJOP, susahnya mendapat layanan publik dan kesehatan, rusunawa yang tidak terurus, trotoar Senayan yang tidak kunjung selesai dan yang terakhir adalah tiang bendera peserta ASIAN GAMES 2018 yang hanya ditopang bambu kecil yang dibelah.

Sudah saatnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri memanggil dan MENCOPOT Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta! Jangan ditunda lagi!

Menurutnya setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya. "Setiap warga negara berhak menyampaikan pandangannya, tidak ada larangan sama sekali," kata Anies Baswedan.

Menurutnya tidak ada larangan di Indonesia untuk menyampaikan pendapat atau pandangan suatu permasalahan. Sehingga seorang pejabat publik, harus siap dikritik bahkan dicaci.

"Harus mau dikritik harus bahkan dicaci makipun harus biasa-biasa saja," katanya.

Menurut Anies bila berada di wilayah publik, maka seorang pejabat tidak boleh hanya ingin dipuji saja. Melainkan harus siap dikritik dan dicaci. "Diminta turun-naik (jabatan), karena itu prinsipnya sama.

Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang," katanya.

Seorang pejabat publik juga menurut Anies harus siap menjadi almat keluh kesah warga. Ia bahkan telah menuliskan di akun twiterrnya itu sebelum menjadi pejabat publik seperti sekarang ini.

Oleh karena itu, ia bersikap biasa saja bila ada petisi menginginkanya dicopot. "Karena itu kalau ada yang mengkritik enggak usah ditangkap. Saya enggak pernah menangkap orang yang mengkritik saya. Sama sekali tidak," pungkasnya.

Sorotan terbaru terhadap Anies adalah keputusannya mengizinkan dua angggota  Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi pengacara BPN Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi.

Anies Baswedan mengaku tak masalah Bambang Widjojanto dan Rikrik Rizkiyana menjadi pengacara pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Keduanya merupakan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) yang dibentuk Anies.

"Oh enggak (apa-apa), itu hak warga negara," kata Anies ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Menurut Anies, tak ada perlakuan khusus kepada keduanya. Ia juga tak menjawab spesifik soal profesionalitas dan netralitas keduanya. "Cukup sampai situ saja penjelasannya. Itu hak warga negara," ujar dia.

Pada 2018 lalu, Anies mengangkat Bambang Widjojanto sebagai Ketua TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Rikrik menjadi Ketua Bidang Harmonisasi Regulasi. Kemudian pada Maret 2019 lalu, Anies merombak susunan dan nomenklatur TGUPP. Kedua bidang itu dilebur menjadi Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi.

Tugasnya, menganalisis kebijakan gubernur dalam rangka penanganan masalah hukum dan pencegahan korupsi.

Anggota dan ketua TGUPP digaji dari APBD DKI. Kini, Rikrik dan Bambang Widjojanto akan membela Prabowo di Mahkamah Konstitusi dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.