HETANEWS

Wow..!! Kabag Humas Pemko Siantar Dilaporkan Ke Polisi, Ada Apa?

Kabag Humas Pemko Siantar Hammam Soleh yang dilaporkan oleh Tjaw Kim Dengan Teduhan Penipuan.(Foto/int)

Siantar, hetanews.com - Kabar diduga dilaporkannya Kabag Humas Pemko Siantar, Hamam Soleh oleh Tjaw Kim salah seorang mantan Celeg DPR -Sumut dapil 10 Siantar-Simalungum ini santer terdengar di kalangan wartawan, Sabtu (25/5/2019).

Tjaw Kim yang ditemui di salah satu Cafe di Jalan Kartini, Kota Pematangsiamtar menyampaikan, laporan yang dilayangkannya ke Polres Siantar pada tanggal 21 Mei  2019. Tak hanya itu, saat ditemui Tjaw Kim juga menceritakan kronologis dirinya bisa menjadi korban penipuan.

Dijelaskan Tjaw Kim, pada akhir tahun 2012. Hamam Soleh datang menemui dirinya dan menawarkan sebidang tanah 14x36 M yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Pematangsiantar Siantar yang mana disebutkan tanah tersebut milik Asmawati.

"Kasus ini sudah berpropesa sudah lama, ada enam tahun. Tidak hanya Soleh yang kita laporkan, Asmawati juga kita laporkan," ujarnya saat ditemui.

Tertarik dengan tanah yang ditawarkan tersebut, Tjaw Kim mengatakan, Soleh dan Asmawati meminta uang Rp 30 juta guna mengurus sertifikat tanah itu.

"Gak berapa lama, Soleh dan Asmawati datang berdua meminta uang Rp 25 juta. Nah diteken Soleh sama Asmawati, dibilang masih kurang duitnya. Jadi 55 juta. Setelah itu ke kantor notaris lah ngurus, tapi aku cek dulu, bisa gak diurus. Setelah bisa dibayar lah itu panjar nya 300 juta," ungkapnya.

Dikatakan Tjaw Kim, uang Rp 300 juta untuk panjar pembelian tanah dibayar di Tahun 2013. " Setelah itu kita bikinlah akte perjanjian jual beli. Terus bisalah di urus, tetapi setelah 2,3 sampai 4 bulan tidak ada kejelasan," ujarnya.

"Kita kasih kepercayaan sama orang itu (Soleh dan Asmawati), dan kita sudah bayar DP biar lah mereka yang mengupayakan itu yang penting jadi sertifikat, yang penting sesuai aturan hukum. Memang di proses, tetapi kemudian pada waktu itu dari BPN mengatakan, menilik dari surat-surat atau data-data yang ada itu disinyalir itu masih milik PU," ungkapnya kembali.

"Jadi diminta lah kepada si pemohon untuk meminta surat keterangan bahwasanya itu bukan merupakan aset pemerintah. Jadi dikirim ibu itulah surat melalui notaris ke dinas terkait. Setelah itu, 2015 kalau gak salah, adalah jawaban dari dinas terkait itu bahwasanya, menginfokan juga ke dinas provinsi, walikota dan sebagainya bahwasanya itu disinyalir masih aset pemerintah karena menurut ukuran kantor pu itu yang di sudut itu, itu merupakan satu kesatuan. Atas dasar itulah aku meminta ke mereka, aku sudah gak mau lagi," ujarnya.

Penulis: hza. Editor: tom.