HETANEWS

P4B: Jangan Sampai Wali Kota Lepas Tangan Atas Penderitaan Pedagang Tradisional

Pengurus DPD P4B Siantar. (dok: ist)

Siantar, hetanews.com - Menindaklanjuti tuntutan penolakan atas beroperasinya bazar, di pelataran GOR Siantar, pihak DPD P4B, mendesak Wali Kota dan dinas terkait untuk menertibkan pusat perbelanjaan dadakan tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perlindungan Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P4B) Siantar, Nobel Marpaung mengatakan, pihaknya sudah berembuk bersama para pedagang Pasar Horas dan Pasar Dwikora untuk mendiskusikan penolakan bazar.

Adapun hasilnya, yaitu  akan diadakan aksi unjuk rasa bersama pedagang, meminta pertanggungjawaban  Wali Kota Siantar atas beroperasinya bazar itu.

"Kita sudah diskusi dengan para pedagang- pedagang. Mereka sepakat untuk menindaklanjutinya. Setelah lebaran, mungkin kita akan aksi. Kita minta supaya ini tidak terulang," kata Ketua DPD P4B Siantar, Nobel Marpaung, Sabtu (25/5/2019).

Dijelaskan Nobel, upaya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh pedagang tradisional, dikarenakan surat yang dilayangkan DPD P4B kepada Wali Kota, Hefriansyah, yang meminta supaya bazar di pelataran GOR itu ditutup, tidak digubris sampai saat ini.

"Aturan yang tidak jelas sudah terjadi di Kota Siantar. Khususnya lapak berjualan yang semestinya dipakai, itu tidak difungsikan. Karena kita tau, itu (pelataran GOR ) usaha di luar aturan," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga akan menyurati pihak Satpol PP dan Polres Siantar agar menertibkan aktifitas berjualan, di pelataran GOR tersebut.

"Yang pasti surat kita sudah disampaikan ke Pemko Siantar, tapi kita tidak tau, itu dibaca atau tidak. Tentu dengan itu, kita akan surati Satpol PP dan pihak kepolisian," jelasnya.

Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh pengurus DPP P4B, sambungnya, mengingatkan Wali Kota Siantar, jangan sampai lepas tangan atas penderitaan pedagang pasar tradisional.

"Jangan sampai Wali Kota lepas tangan, dan hanya memberi keuntungan ke segelintir orang. Karena ada kita duga yang sangat diuntungkan dengan adanya bazar ini," ungkapnya.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, akibat beroperasinya bazar di GOR, pendapatan pedagang Pasar Horas dan Dwikora menurun drastis.

Beroperasinya bazar itu, dianggap sebuah tindakan pemerintah yang tidak peduli terhadap kelangsungan hidup pedagang pasar tradisional. Pemko Siantar memberiarkan bazar di GOR beroperasi secara 'liar'.

Beroperasinya kegiatan jual beli di pelataran Gedung Olah Raga (GOR) itu diterangai menguntungkan oknum pejabat teras Pemko Siantar.

Pengurus P4B Siantar mengungkapkan, kondisi pedagang tradisional saat ini diperhadapkan dengan persaingan pasar modern dan pasar online yang marak di era  ini.

Meski demikian, Pemko Siantar tidak pernah memberikan perhatian, malah menambah persaingan pasar dengan beroperasinya bazar.

Ketua P4B Pematangsiantar, Nobel Marpaung mengatakan, sekitar 3500 pedangan yang menggantungkan hidup di Pasar Horas.

Ia mengungkapkan, pasar tradisional di Kota Siantar merupakan ikon yang nyaris terabaikan.

"Apakah pemerintah tidak melihat ini? Ada sekitar 3500 pedagang di Pasar Horas. Hanya untuk kepentingan kelompok (bazar) tergerus semua. Belum lagi Pasar Dwikora. Jangan lagi ikon Siantar ini, hilang ditelan waktu," pungkasnya.

Penulis: gee. Editor: gun.