HETANEWS

Ini Keterangan Mantan Pejabat Samosir Terkait Kepemilikan Lahan APL

Lokasi pembalakan liar yang terjadi di lahan inklafe milik Anggiat Sinaga, di desa Partukko Naginjang. (Foto/STM)

Samosir, hetanews.com - Adanya kepemilikan lahan Area Penggunaan Lain (APL) di kawasan Hutan Tele, jadi bahan perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Dan untuk membersihkan namanya dan menghindari bidikan dari penegak hukum atas kepemilikan lahan tersebut, mereka (para pemilik lahan APL, red) menaikan status lahan dengan cara membuat sertifikat yang menjadi milik pribadi.

Sama halnya dengan kedua pemilik lahan APL ini, mantan pejabat Pemkab Samosir, berinisial BPP dan MS.

Wartawan mempertanyakan langsung via telepon, pada Kamis (23/5/2019), lalu, yaitu terkait sejarah memiliki lahan yang sudah disertifatkan oleh pihak BPN Samosir pada tahun 2014.

Menjawab hetanews.com, BP mengatakan, bahwa tanah yang diperoleh saat itu di masa  Pemkab Taput yang saat dipimpin Lundu Panjaitan selaku Bupati di tahuan 1998- an, yang memberikan lahan kepada masyarakat dengan peruntukan untuk lahan pertanian holtikura, dengan batasan 500 meter kepedalaman yang dimulai dari bibir pasar hitam. Hingga lahan tersebut dikavling – kavling, dibagikan dan keabsahaanya legal, ujarnya.

Sementara MS ketika dikonfirmasi, Kamis (23/5/2019), sekitar pukul 12. 40 WIB,  juga mengatakan, bahwa lahan yang diperolehnya di kawasan Sitonggi-tonggi seluas 5 ha tersebut merupakan hibah dari salah satu tanah dari marga Sinaga yang diberikan oleh Anggiat Sinaga kepada MS, pada tahun 1991.

Walaupun tanah tersebut sudah lama tidak ditempati dan masih terdaftar di peta kepemilikannya, di Dinas Kehutanan.

Sehingga tahun 2014, MS mengurus sertifikat sebidang tanah atas namanya dengan sertifikat SHM nomor 51/2014 dengan luas 9.632 m2, sertifikat SHM nomor 54/2014 dengan luas 9.632 m2, sertikat SHM nomor 55/2014 dengan luas 9.632 m2, sertifikat SHM nomor 57/2014 dengan luas 9.632 m2 dan sertifikat SHM nomor 58/2014 dengan luas 9.632 m2.

Lanjut MS, adapun status tanah tersebut inklafe di masa zaman Belanda. Yang artinya, tanah ulayat masyrakat yang berada di tengah - tengah hutan.

Ketika ditanya sertifikat yang diurus ke BPN Samosir, apakah mengetahui sejarah tanah.? Lalu MS mengaku tau, makanya sertifikat bisa diperolehnya.

Penulis: stm. Editor: gun.