HETANEWS

Ada Campur Tangan Oknum Pejabat Pemko Siantar Atas Beroperasinya Bazar

Pedagang kain di Pasar Horas, Kamis, 23 Mei 2019. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com-Ketua DPD P4B Siantar, Nobel Marpaung, menyampaikan alasan, mengapa pihaknya menolak beroperasinya bazar, di GOR (Gedung Olah Raga) Siantar.

Ia menyebut, Pemko Siantar telah menyalahgunakan fungsi GOR yang merupakan sarana olah raga. Lalu, Pemko Siantar sama sekali tidak mendukung keberadaan pasar tradisional di Kota Siantar, yang kondisinya tergerus dengan persaingan dan pasar modern.

"Alasan pertama yaitu GOR tidak sesuai dengan fungsinya, kenapa ada pula berjualan. Kalau berjualan ya sejenis misalnya alat olah raga," katanya, Kamis (23/5/2019), di gedung II Pasar Horas Siantar.

"Yang kedua, kenapa Pemerintah tidak memperhatikan pasar tradisional, ada Pasar Horas, Pasar Dwikora dan Pasar Tozai, seharusnya ini yang dikembangkan, ekonomi kerakyatan," jelasnya.

Ia menyebut, persetujuan yang diberikan Pemko Siantar untuk aktifitas bazar di GOR, merupakan bentuk ketidakberpihakan Pemko terhadap pedagang tradisional di Kota Siantar.

"Saya bilang ini menindas, kami juga bingung siapa ini yang bermain, panitianya kah, Kadis Pariwisata kah, dan bisa jadi Pemko. Karena itu gak mungkin terjadi kalau gak persetujuan dari Pemko," pungkasnya.

Ia juga mempertanyakan, jika ada izin, lalu kemudian bagaima peruntukan GOR sebagai tempat bazar, sementara GOR adalah sarana dan prasarana olah raga.

Pengurus DPD P4B Siantar. Dari kiri, Ejon Sihaan (Sekretaris), Nobel Marpaung (Ketua) dan Humas. (foto/gee)

"Itu kan GOR, kok malah dibuat lapak berjualan, jadi kek mana kalau besok-besok ada yang minta berjualan di Jalan Sutomo, seperti di Jalan Adam Malik, ditutup jalan itu dibuat lapak," katanya.

Nobel menduga, beroperasinya GOR tersebut atas adanya campur tangan oknum Pejabat Pemko Siantar. Sehingga ia berharap, persoalan ini mendapat respon Ombudsman dan Tim Saber Pungli.

"Kami juga berfikir, kalau dibuat seperti itu berarti kan ada pemasukannya. Kemana pemasukan itu? Apa ke kantong pribadi atau ke kas Negara?, " tanyanya.

"Ini juga perlu perhatian Ombudsman dan Tim Saber Pungli, karena itu bertentangan dengan fungsinya dan bertentangan dengan pedagang-pedagang pasar tradisional.

Karena kita seharusnya kecipratan rezeki di bulan Ramadhan ini, ternyata dialihkan kesana pengunjung. Otomatis itu membuat kami terpuruk," ungkapnya.

Baca juga: Pemko Siantar 'Abaikan' Keluhan Pedagang Tradisional, Biarkan Bazar Beroperasi

Sebagai perwakilan pedagang tradisional di Pasar Dwikora dan Pasar Horas Jaya, Ketua DPD P4B, Nobel Marpaung mengatakan, para pedagang tradisional juga membayar retribusi (kios) pajak di dua pasar tradisional tersebut.

Hanya saja Pemko Siantar tidak memberika perhatian kepada para pedagang. Seharusnya kata dia, Pemko memberikan pembinaan dan solusi untuk kelangsungan terhadap pedagang tradisional.

"Disini ada ada 3500 pedagang. Ini kalau kita kalikan 3500, misalnya (pedagang) anaknya dua, berarti empat satu rumah jadi kalau dikalikan 4 kali 3500, berarti sekitar 12 ribu orang yang harus hidup dari Pasar Horas ini," ungkapnya.

Penulis: gee. Editor: gun.
Komentar 1
  • pinondang turnip
    Kita sangat bingung.....
    Hal ini setiap tahun terjadi, adakah penerimaan lapak GOR ini sebagai Penerimaan Pemko Siantar ? Kenapa tidak pernah ada yang menelusurinya ? Padahal jelas-jelas dipertontonkan dihadapan masyarakat Siantar.
    Kemana Ombudsman dan Tim Saber Pungli ? Apakah mereka juga ikut menikmatinya , sehingga diam saja ?