HETANEWS

Pemko Siantar 'Abaikan' Keluhan Pedagang Tradisional, Biarkan Bazar Beroperasi

Lapak jualan kain di bazar pelataran GOR Pematangsiantar, Kamis, 23 Mei 2019. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - DPD P4B Kota Siantar, berungkali menyurati Pemko Siantar untuk memberhentikan aktivitas bazar, di pelataran GOR Pematangsiantar.

P4B meminta Wali Kota Siantar menutup aktifitas perdagangan di tempat tersebut, karena dianggap telah merugikan pedagang tradisional.

Pedagang Pasar Horas dan Pasar Dwikora, yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Daerah Perlindungan Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (DPD P4B) Pematangsiantar, sebelumnya sudah bertemu dengan Wali Kota, Hefriansyah.

"Saat itu Wali Kota bilang 'silahkan surati kami,' maksudnya supaya membuat bazar tidak ada yang berjualan pakaian atau sepatu. Kami terkejut, ternyata ada bazar di GOR," kata Ketua DPD P48, Nobel Marpaung, Kamis (23/5/2019).

Beroperasinya bazar pelataran GOR yang berlangsung sampai saat ini, kata Nobel, terasa sangat merugikan omset pedagang pasar tradisional, khususnya yang berjualan di Pasar Horas.

Apalagi, kata dia, kondisi beberapa pasar tradisional di Kota Siantar saat ini mengalami keterpurukan, dengan kondisi ekonomi-nya stuck atau tidak berkembang. Hal itu juga dipengaruhi oleh pasar modern dan pasar online yang marak di era sekarang ini.

"Pasar tradisional mengalami keterpurukan, saya bilang keterpurukan kondisinya ekonomi-nya stuck tidak berkembang. Boleh dibilang kondisinya pasar ini sepi," ungkapnya.

Selain beraudiensi langsung dengan Wali Kota Siantar, pihaknya kembali melayangkan surat ke Pemko Siantar dan dinas terkait untuk meminta agar bazar di GOR segera dihentikan.

Surat itu sudah disampaikan sebanyak dua kali, namun sampai saat ini tidak direspon oleh Wali Kota Kota Siantar, Hefriansyah.

"Otomatis kami terkejut setelah dibuatnya bazar-bazar itu. Artinya (Pemko Siantar) tidak mendukung pasar tradisional ini, padahal kita ada Pasar Horas, Pasar Dwikora dan Pasar Tozai," ucapnya.

Pengaruh beroperasinya bazar di GOR kepada pedagang tradisional juga disampaikan oleh Sekretaris DPD P4B, Ejon Siahaan. Ia mendengar langsung sejumlah pembeli di Pasar Horas memilih mendatangi bazar daripada mengunjungi Pasar Horas.

"Terasa sekali, gak ada pembeli. Sudah beberapa kali ku dengar langsung kalau pengunjung lebih memilih di bazar. 'Ke bazar yang di GOR aja kita, disana kan lebih lengkap' gitu dibilang orang itu," kata Sihaan, menirukan apa yang disampaikan para pembeli di Pasar Horas.

Kepala Bidang Periizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Mardiana saat dihubungi, Rabu (15/5/2019), lalu, mengatakan, izin rekomendasi dari DPMTSP untuk penyelenggaraan kegiatan tidak ada sama sekali.

Pernyataan untuk memberhentikan bazar, di pelataran GOR juga disampaikan oleh Kabid Pengelola Kekayaan Daerah, Alwi Andrian Lumban Gaol. Ia memastikan, pihaknya sebagai penanggung jawab atas aset (GOR) tersebut tidak memberikan izin untuk kegiatan bazar.

Selain itu, kata dia, pemanfaat GOR dan pelatarannya sudah dihentikan, karena adanya rekomendasi dari Komisi I DPRD Siantar yang kemudian disepakati antara Pemko dan DPRD Siantar, untuk penghentian pengelolaan GOR dalam bentuk apapun.

Masih kata Alwi, kegitan yang memanfaatkan pelataran GOR, bukan sebagai penghasil retribusi bagi Pemerintah Kota. Melainkan ia menyebut kegiatan tersebut 'liar' karena tidak memiliki izin.

"Kalau komersil kan ada retribusinya. Kalau komersil kan ada kita terima retribusinya dari pengelolaan itu (GOR). Yang jelas dari kami enggak ada (Izin pengelolaan GOR) dari Sekda pun gak ada," pungkasnya.

Penulis: gee. Editor: gun.