HETANEWS

Pemko Tidak Jawab Surat KPU, Mangatas: Kok Takut Dia Sama Masa Jabatannya

Mangatas Silalahi. (Foto/Doc hetanews)

Siantar, hetanews.com - Terkait enggannya Pemerintah Kota (Pemko) Siantar untuk berkordinasi dengan KPU Kota Siantar untuk membicarakan penganggaran penganggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Siantar 2020, membuat DPRD Kota Siantar sedikit kesal, Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi malah mengganggap jika Hefriansya Takut, malah Mangatas sedikit meledek Hefriansya jika akan membuat masa jabatannya 7 Tahun.

Dihubungi hetanews, Kamis (23/05/2019) awalnya Mangatas menyebutkan jika Hefriansyah tidak mengetahui Tupoksinya sebagai Walikota Siantar.

"Itulah yg engga ngerti tupoksinya apa, yang disurati apa yang dijawab apa, harusnya dibalaslah surat KPU, bukan Mentri yang disurati,"Katanya.

Malah Mangatas bingung Hefriansyah terlalu menakutkan soal massa jabatannya, bahkan Mangatas meledek Hefriansyah jika dia akan membuat massa jabatan Hefriansyah 7 Tahun.

"Kok masa jabatannya (Hefriansyah) yang diperhatikannya, engga terganggu masa jabatannya itu, kok takut dia sama massa jabatannya, kita taru dia 7 Tahun bila perlu,"sebut Ketua DPD Golkar Kota Siantar sambil tertawa.

Dia menjelaskan jika Kota Siantar masuk dalam glombang pertama di Pilkada Serentak yakni di Tahun 2015, dan tidak mungkin Siantar akan masuk dalam tahap kedua kalaupun Pilkada yang lalu terjadi penundaan hingga Tahun 2016.

"inilah kalau Walikota tidak mengerti tugasnya tidak ngerti tata kelolah pemerintahan, tidak ngerti soal peraturan perundang-undangan, harusnya surat KPU dibalas, kan dia (Hefriansyah) langsung mentri pula yang disuratinya, takut dia 2020 selesai aku pikirnya,SKnya memang sampai 2022, Siantar itu klompok pertama dalam Pilkada serentak, itu Tahun 2015, nah kalau kemudian jadi Tahun 2016 Pilkada karena sesuatu hal, bukan berarti jadi tahap kedua Siantar,"jelas Anggota DPRD Terpilih dalam Pileg 2019 kemarin.

Mangatas juga mengingatkan jika Hefriansyah bukan langsung dilantik menjadi Walikota melainkan terlebih dahulu dilantik menjadi Wakil Walikota dan kemudian dilantik menjadi Walikota di Tahun 2017 lalu, sehingga dia menganggap tidak ada hubungannya antara SK Walikota dengan Pilkada, sebab Pilkada di atur oleh KPU berdasarkan Undang-Undang.

"Kan dia (Hefriansyah) dari Wakil Walikota dilantik, jangan lupa dia,kan dari wakil walikota dulu dia, habis itu jadi Walikotalah dia, makanya keluarlah SKnya kalau tidak salah pertanggal 22 atau 17 Tahun 2017, sknya berakhir di Tahun 2022, engga hubungannya SKnya itu dengan Pilkada, itu dulu yang diperlu dipahami. Sekarang Pilkada di Tahun 2020 dari 270 nah Siantar masuk didalam itu, misalnya seperti kita DPRD ini bukan dari Walikota atau dari Mentri kita, itu dari KPU,"paparnya.

Masih kata Mangatas sampai saat ini Kota Siantar belum ditarik oleh KPU dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak di Tahun 2020, sehingga Pilkada Siantar akan berlangsung di Tahunn 2020.

"Satu lagi kan engga diatrik Siantar diantar 270 daerah itu, jadi kalau kalian cermati surat mentri itu, surat mentri itu dinyatakan Siantar Tahun 2015, inikan yang ditunjukkannya SKnya lah pula, saya berakhir Tahun segini, mana bisa Siantar, katanya,"sebutnya meledek.

Diakhir Mengatas masih meledek Hefriansyah dengan menyuruh Hefriansyah untuk menyurati DPRD Siantar agar membuat masa jabatan 7 Tahun.

"Bayangkanlah kalau Siantar Pilkada Tahun 2024, jadi 8 Tahun?, jadi itu yang kita bilang biar aja kita buat dia 7 Tahun, surati aja DPRD biar biar bersidang kami,"katanya meledek.

Penulis: tom. Editor: tom.