HETANEWS

Mantan Pejabat Pemkab Samosir Miliki Lahan APL di Wilyah Tele, Berikut Datanya!

Kasi Intel, Aben BM. Situmorang. (foto/stm)

Samosir, hetanews.com - Banjir bandang  yang menerjang 5 rumah dan menelan seorang korban jiwa, di Ransang Bosi Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (3/5/2019), lalu, menjadi perhatian banyak pihak.

Para perantau dan penggiat lingkungan, melaporkan hal tersebut kepada Menteri Kehutanan yang kemudian menurunkan tim dari penegakkan hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan investigasi di daerah kawasan Hutan Tele, Kecamatan Harian Harian, Kabupaten Samosir.

Tim Gakkum mendapatkan temuan penebangan hutan secara massif, di Desa Hariara Pittu, Kecamatan Harian, pada Jumat (10/5/2019), lalu.

Ada pembukaan lahan dengan melakukan penebangan pohon di hutan dan diduga hendak dibawa ke sawmill di daerah Siantar.

Kemudian pada Sabtu (12/5/2019), lalu, Gakkum Kemen LHK, berdasarkan laporan warga, mendapatkan temuan pengrusakan dan penebangan hutan di Sitonggi-tonggi, Desa Partukkot Naginjang yang dilakukan secara sistematis dan masif dengan menggunakan alat berat.

Hutan Tele yang sangat dibutuhkan sebagai paru-paru Kabupaten Samosir dan Kawasan Danau Toba, secara keseluruhan sebagai destinasi pariwisata dunia, saat ini pun terancam punah.

Karena dari jumlah sekitar 4000 hektar pepohonan yang tumbuh secara alami di sana, lebih dari 50 persennya telah rata dengan tanah akibat ditebang.

Anehnya, dari jumlah 4000 hektar Hutan Tele yang masuk dalam kawasan APL ini, ternyata sebagian besar sudah beralih kepemilikan menjadi milik pribadi.

Dari puluhan sertifikat tanah yang ada di BPN, hasil pengalihan status dari APL menjadi milik pribadi dalam bentuk SHM (sertifikat hak milik), ternyata banyak dimiliki para pejabat dan mantan pejabat Samosir.

Hal itu dibenarkan Kajari Samosir, melalui Kasi Intel Kejari Samosir, Aben Situomorang SH MH, ketika dikonfirmasi wartawan, pada Jumat (17/5/2019), lalu.

"Benar, saat ini banyak lahan Hutan Tele telah diperjual-belikan kepada perorangan dan diantaranya ada juga pejabat serta mantan pejabat Samosir. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan kepada BPN Samosir atas dugaan indikasi tindakan pengalihan dari status APL kepada sertifikat atas nama pribadi yang diduga telah melanggar aturan hukum," ujar Aben Situmorang.

Menurutnya, dari daftar nama-nama pemilik sertifikat SHM, terdapat nama-nama pejabat dan mantan pejabat yang memiliki sertifikat tanah SHM yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samosir, sesuai isi suratnya,  diantaranya atas nama TPS, sertifikat SHM nomor 8/2003, luas 19.611 m2, lalu atas nama HS, sertifikat SHM nomor.20/2013, luas 9.850 m2 dan atas nama DS, sertifikat SHM Nomor 32/2013 dengan Luas 9.908, sertifikat SHM nomor M.41/2014 dengan luas 9.722 m2, sertifikat SHM Nomor 43/2014 dengan luas 4.826 m2, sertifikat SHM 47/2014 dengan luas 9.749 m2.

Kemudian atas nama MS, sertifikat SHM nomor 51/2014 dengan luas 9.632 m2, sertifikat SHM nomor 54/2014 dengan luas 9.632 m2, sertikat SHM nomor 55/2014 dengan luas 9.632 m2, sertifikat SHM nomor 57/2014 dengan luas 9.632 m2 dan sertifikat SHM nomor 58 dengan luas 9.632 m2. Selanjutnya  atas nama BPP, sertifikat SHM nomor 186/2014 dengan luas 10.084 m2, sertifikat SHM nomor 193/2014 dengan luas 4.603 m2, sertifikat SHM nomor 196/2014 dengan luas 6.803 m2 dan terakhir atas nama WS, sertifikat SHM nomor 194/2014 dengan luas 16.760 m2, sertifikat SHM nomor 195/2014 dengan luas 2.918 m2, paparnya.

Tambah Aben Situmorang, dari nama-nama itu, ada pejabat mantan Ketua DPRD Samosir, mantan Sekda Samosir, mantan Kadishub Samosir, mantan Bupati Samosir, serta pejabat aktif di DPRD dan Inspektorat Samosir.

Dari daftar tersebut, anehnya ada juga seorang bermarga yang bukan batak, yaitu Adili Waruwu yang memiliki dua sertifikat SHM, di Kawasan Hutan Tele, seluas 1.245 m2 dan 16.302 m2.

Hutan Tele dalam status APL, awalnya diberikan oleh Pemkab Tapanuli Utara kepada Pemkab Tobasa dan selanjutnya setelah pemekaran, diberikan kepada Pemkab Samosir, sebagai daerah untuk digunakan sebagai areal pertanian dan holtikultura tapi tidak dapat dipindah-tangankan.

"Jangankan disertifikatkan, untuk dipindah-tangankan itu tidak boleh," ujar Aben.

Menindaklanjuti adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum mantan Kepala BPN atas penerbitan sertifikat di kawasan APL, pada tahun 2013 sampai tahun 2016, Aben Situmorang mengaku, sedang melakukan penyelidikan terkait itu.

"Saat ini kita tengah penyelidikan atas dugaan indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum mantan Kepala BPN berinisial Drs HS, MSi yang dilakukanan pada tahun 2014," pungkas Aben Situmorang.

Penulis: stm. Editor: gun.