HETANEWS

Pemko Siantar Tak Bakal Kordinasi dengan KPU Terkait Pilkada 2020

Surat Suara Pilkada susulan Kota Siantar yang telah dicetak kembali. Sebelumnya surat suara Pilkada Siantar berisikan 5 nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, (1/11/2016). (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Kordinasi KPU Siantar dengan Pemko Siantar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Pilkada Siantar Tahun 2020, tak berjalan maksimal. KPU Siantar sampai saat ini, menunggu respon Pemko Siantar untuk kordinasi tersebut.

KPU Siantar menerima surat dari KPU RI, tertanggal 13 Maret 2019, untuk berkordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemilu. KPU Siantar kemudian melayangkan surat Ke Pemko Siantar untuk menindaklanjuti surat tersebut.

"Wali Kota belum membalas surat kita. Sampai saat ini belum ada kordinasi,"kata Komisioner Bidang Divisi Partisipasi Masyarakat, SDM dan Sosialisasi, Nurbaiyah Siregar, saat ditemui hetanews.com, di gedung KPU Siantar, Rabu (22/5/2019).

Nurbaiyah juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat dari KPU RI atau Mendagri, terkait jadwal Pilkada Serentak di Kota Siantar.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Pemko Siantar, Junaidi A Sitangggang, mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Mendagri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak di Kota Siantar. Sesuai dengan surat tersebut, jelas Junaidi, Pilkada di Kota Siantar dilaksanakan Tahun 2024.

"Kita sudah dapat surat dari kementrian (Mendagri) kalau kita (Kota Siantar) ikut Pilkada 2024. Nah, kemarin itu kita kan gak tau kalau Pillkada itu direncanakan Tahun 2020," kata Junaidi saat dihubungi terpisah.

Surat Pemko Siantar ke Mendagri tersebut, kata dia, dalam hal meminta penjelasan atas surat KPU Siantar terkait penganggaran Pemilu tahun 2020. Surat Mendagri itu dikeluarkan tanggal 10 April 2019.

"Artinya, kita sambut baiknya (KPU Siantar) awalnya kordinasi itu. Tapi setelah mendapat surat dari kementrian, gak mungkinlah kita menganggarkan itu. Gak mungkin kan kita menganggarkan (Pilkada) itu sementara kita Pilkada Tahun 2024," kata Junaidi menambahkan.

Menurut Junadi, kordinasi antara KPU Siantar dan Pemko Siantar mengenai penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemilu Tahun 2020 sudah pernah dilakukan.

"Kayaknya pernah lah mereka (KPU Siantar) ketemu sama Pak Wali. Iya pernah lah mereka datang, makanya kita tau. Resmi lah, karena mereka juga membuat administrasinya secara surat-menyurat," ungkapnya.

Penganggaran Pilkada Sesuai Permendagri

Masih kata Kabag Tata Pemerintahan, Junaidi A Sitanggang, jika mengacu kepada tahapan Pemilu, Kota Pematangsiantar masuk dalam jadwal Pikada Serentak tahun 2020.

Sebaliknya, kata dia, bila mengacu kepada ketentuan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, maka Pilkada di Kota Siantar berlangsung Tahun 2024. 

Kemudian penyusunan perencanaan dan penganggaran Pilkada di Kota Siantar, kata Junaidi, harus mengacu dalam Permendagri tersebut.

"Kurasa kita tidak perlu lagi kordinasi dengan KPU dalam penyusunan perencanaan penganggaran Pilkada 2020, sementara sudah ditetapkan Mendagri tahun 2024. Karena dasar kita menyusun anggaran Permendagri," jelasnya.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar seharusnya dilaksanakan serentak, pada 9 Desember 2015. Karena adanya gugatan dari calon Wali Kota perseorangan, Fernando Simanjuntak-Arsidi, Pilkada Siantar akhirnya dilaksanakan 16 November 2016.

Pilkada susulan Kota Siantar ini dimenangkan oleh Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Hulman Sitorus dan Hefriansyah.

Wali Kota peraih suara terbanyak, Hulman Sitorus meninggal dunia, pada 8 Desember 2016.

Hefriansyah yang sebelumnya terpilih menjadi Wakil Wali Kota, sekarang menjabat  sebagai Wali Kota Pematangsiantar. Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi, melantik Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah, 10 Agustus 2017.

Sementara, Wakil Walikota Siantar, Togar Sitorus dilantik oleh Gubernur Sumut, pada 12 Januari 2018. Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar saat ini, periode 2017-2022.

Penulis: gee. Editor: gun.