HETANEWS

Daulat Sihombing: Jadwal Pilkada Siantar Harus Melalui Ketetapan Hukum

Pilkada serentak di Kota Siantar tahun 2016.

Siantar, hetanews.com - Jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak di Kota Siantar harus melalui ketetapan hukum. Untuk mengantisipasi opini publik yang bersileweran, disarankan agar menggunakan instrumen hukum untuk memperjelas jadwal pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Siantar.

Belum lama ini, muncul kabar jika pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Siantar, dijadwalkan  tahun 2020 dan tahun 2024. Sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar saat ini menjabat periode 2017-2022.

Pilkada serentak yang dijadwalkan tahun 2020,  diketahui setelah KPU RI meminta KPU Siantar agar berkordinasi dengan Pemko Siantar untuk penyusunan, perencanaan dan penganggaran Pilkada tahun 2020.

Berdasarkan surat dari KPU RI tersebut, turut dilampirkan bahwa Kota Siantar adalah salah satu dari 23 daerah di Provinsi Sumut yang ikut Pilkada serentak tahun 2020.

Dilain sisi, berkenaan dengan surat Wali Kota Siantar untuk memohon kejelasan jadwal Pilkada tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membalas surat Wali Kota dan menjelaskan, bahwa pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota selanjutnya akan dilaksanakan secara serentak tahun 2024.

Dikutip dari isi surat, bahwa hal itu mengacu kepada pelantikan Wali Kota Siantar tahun 2017, dan akan berakhir pada 22 Februari 2022.

Praktisi Hukum, Daulat Sihombing, menafsirkan ada kekosongan hukum yang bakal terjadi jika Pilkada dilaksanakan 2020 atau tahun 2024.

Ia menjelaskan, bahwa penafsiran tersebut perlu diuji dimata hukum karena lebih jelas daripada menyampaikan dalam opini publik.

"Jika diberhentikan Wali Kota tahun 2020 atau 2024, disana kan ada persoalan hukum. Sementara itu, Wali Kota dilantik tahun 2017. Nah pertanyaanya, apakah ada undang - undang yang mengatur tentang itu? Itu kan kekosongan hukum. Nah untuk menjawab itu, ya harus berdasarkan penetapan hukum. Makanya itu perlu diuji," jelasnya.

Kata Daulat, Inisiatif menguji ini secara hukum datang dari individu masyarakat atau kolektif, institusi DPRD atau warga yang hendak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Siantar.

"Kita menyarankan kepada orang orang ini, silahkan saja mengujinya ke pengadilan. Karena belum ada keputusan yang clear kalau Pikada serantak itu tahun 2024," ucapnya.

Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Pilkada Serentak 2024

Daulat Sihombing menilai, surat balasan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Pemko Siantar tertanggal 10 April 2019, masih dapat diuji keabsahannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Apalagi, kata dia, itu hanya bentuk surat yang belum tentu final atau keputusan dari PTUN.

Daulat kembali menyarankan supaya masyarakat menggunakan instrumen hukum dalam menguji dan mendapatkan kejelasan jadwal Pilkada serentak di Siantar.

"Dari pada pendapat beragam dan simpang siur, silahkan saja digunakan instrumen hukum untuk menjawab ini," katanya.

Penulis: gee. Editor: gun.