HETANEWS

Ridwan Manik: Jika Pilkada 2024 Melanggar Hak Konstitusi Masyarakat Siantar

Ridwan Manik.(Foto/Int)

Siantar, hetanews.com - Pasca surat dari Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Siantar yang dalam suray tersebut kemungkinan Pilkada Siantar berlangsung di Tahun 2024, menurut salah seorang Akademisi Ridwan Manik, hal tersebut melanggar Hak Konstitusi Masyarakat Kota Siantar.

Kata Ridwan Manik, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak, Kota Siantar masuk dalam Pilkada Serentak di Tahun 2015.

"Artinya jika 5 Tahun dari 2015 maka Pilkada Siantar dilangsungkan di Tahun 2020," katanya, Senin (20/05/2019)

Ditanya terkait SK Walikota habisnya di Tahun 2022, sebab Walikota Siantar dilantik pada Tahun 2017, Ridwan Kamil menyebutkan seharusnya Negara tidak memikirkan hanya kepentingan Negara saja, melainkan kepentingan masyarakat.

"Kalau kita tunggu sampai habis berarti sampai 2022, kan tak ada diatur dalam UU nomor 10 itu di Pilkada 2022 berarti harus Pilkada 2024, Kota Siantar dipimpin oleh Penjabat (Pj) Walikota, yang dirugikan disinikan masyarakat,"papar Dosen USI ini.

Apa lagi kata Ridwan Manik, dalam UU Dasar 1945 pasal 22E bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 Tahun sekali.

" Kalau di hitung dari 2015 sampai 2024 berarti Siantar 9 Tahun tidak melaksanakan Pilkada, itu sudah melanggar Hak Konstitusi masyarakat Siantar,"jelasnya.

Terkait surat Mendagri tersebut, Ridwan menyayangkan surat balasan Mendagri atas pertanyaan dari Pemko soal kapan akan dilaksanakan Pilkada, sebab penentuan Pilkada bukan menjadi ranah Mendagri melainkan ranah dari KPU RI.

"Dalam UU Dasar pasal 22E itu jugakan jelas ditulis, Pemilihan Umum dilaksanakan oleh satu Komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap dan Mandiri, jadi kalau istilah sepak bolah udah offside itu Mendagri,"sebutnya.

Menurut Ridwan Kamil jika ingin merubah Pilkada Kota Siantar ada baiknya UU Nomor 10 Tahun 2016 itu digugat ke Mahkama Konstitusi (MK).

" Kan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 itu hanya cerita soal yang mulus saja, tidak ada disitu dijelaskan seperti kejadian di Siantar, makanya harus digugat di MK, biar jelas,"sebutnya.

Penulis: tom. Editor: tom.