HETANEWS

Hendropriyono Beberkan Kekuatan Massa Aksi 22 Mei Pendukung Prabowo-Sandi di KPU

Jakarta, hetanews.com-Massa pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada hari Rabu, 22 Mei 2019 lusa dikabarkan akan menggeruduk Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Kedatangan massa aksi 22 Mei atau dikenal juga people power ditengarai akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan secara nasional oleh KPU.

Menanggapi hal itu, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyebutkan, kekuatan massa pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mulai "ompong".

Pasalnya, kata Hendropriyono, karena banyak yang mulai sadar dan tidak mau ikut aksi menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019.

"Kekuatan massanya sudah mulai ompong, yaitu massa yang terdiri dari sebagian mantan HTI, sebagian mantan PA 212, mantan GNPF Ulama, karena sudah ada yang ikut sama kita di sini," kata Hendropriyono dalam sambutannya pada Acara Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia, di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).

Artinya, kata Hendro, para elit yang teriak-teriak ini akan mengerahkan massa yang ompong, yang tinggal sedikit.

Terlebih, lanjut Hendropriyono, Partai Demokrat telah menyatakan tidak mau kalau demokrasi berjalan inkonstitusional.

Kemudian, PAN yang 2/3 nya sudah tidak mau ikut aksi tersebut.

"Begitu juga PKS, di mana saya amati sudah banyak yang sadar bahwa negara ini akan dibawa ke mana. Kasihan rakyat kalau seperti ini," kata Hendropriyono.

Hendropriyono pun mengaku mengetahui identitas massa yang akan turun ke jalan pada 22 Mei 2019.

"Massa yang sekarang bergerak hanya mantan 212, FPI, barisan sakit hati," ujar Hendropriyono.

Selain itu, menurut dia, massa yang akan turun ke jalan pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019 itu juga ditunggangi oleh mereka yang sakit hati dengan pemerintah saat ini.

"Yang tadinya pejabat, dicopot enggak mau, bekas menteri dicopot, masa sampai segitunya. Sudahlah, gantian sama yang muda," kata Hendropriyono.

Menurut dia, mereka adalah orang-orang yang tak mampu berpikir jernih lagi. Hendropriyono menyebut, mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan apa pun demi sebuah nama dan jabatan.

"Yang ingin dapat nama, singgasana. Saya tidak mengerti kenapa sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri, untuk apa?" kata Hendropriyono.

Hendropriyono sebut politik jalanan tidak dibenarkan dalam Pancasila.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menyebutkan politik jalanan atau demonstrasi di jalanan yang akan melakukan aksinya di Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019 tidak dibenarkan dalam Pancasila.

"Politik jalanan atau demonstrasi di jalanan, baik damai maupun tidak damai tidak dibenarkan oleh Pancasila, politik jalanan seperti ini," kata Hendropriyono dalam sambutannya pada Acara Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia, di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).

Oleh karena itu, dirinya meminta agar masyarakat yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres untuk menghentikan pemikiran anehnya (aksi politik jalanan).

"Saya merasa agak malu karena sebagai generasi penerus bangsa kecolongan dan kalian anak-anakku mengingatkan bahwa kami kecolongan. Sudah menyusup masuk ke berbagai sendi kebangsaan kita terutama di bidang pendidikan," kata Hendropriyono.

Hendropriyono pun bersyukur kaum muda yang menggelar acara Musyawarah Besar ini tidak ikut-ikutan untuk turun ke jalan melakukan aksi pawai atau lainnya menjelang penetapan pemenang Pilpres oleh KPU.

"Alhamdulillah bahwasanya ternyata kaum muda bangsa Indonesia sadar untuk kembali mengukuhkan pancasila sebagai dasar filsafat bagi negara bangsa ini," kata Hendropriyono.

Hendropriyono mengatakan, ini adalah suatu bentuk kesadaran nasional yang luar biasa di tengah hiruk pikuknya kita, diterpa prakara ideologi asing yang berbahaya.

Hendropriyono bersyukur karena kaum muda bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke terwakili pada ini hari untuk mencetuskan sesuatu yang mengoreksi generasi penerus dalam acara yang bertema Kesadaran Nasional ini.

Rencananya, massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan aksi Menjaga Kedaulatan Rakyat Indonesia dari Kecurangan Pemilu 2019 di Kantor KPU pada 22 Mei 2019.

Tidak akan pengaruhi rakyat

AM Hendropriyono menilai pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Sunianto yang menolak hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak akan mempengaruhi rakyat.

"Tidak ada pengaruh apa-apa, rakyat tenang saja. Saya yakin, kita semua di lubuk hati kita adalah nasionalis," kata Hendropriyono usai menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Jalan Karang Asem, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pernyataan Prabowo dan BPN Prabowo-Sandi tidak akan berpengaruh dengan tahapan pemilu ke depan, karena itu rakyat tidak panik dengan potensi apapun yang akan terjadi terkait hal ini.

Dia menjamin pasca-Pemilu 2019 berujung dengan tenang, tanpa kericuhan, apalagi aksi "people power" yang berujung pada aksi anarkis dan makar.

"Tidak ada (people power), apapun namanya. Kalau mau mencapai kekuasaan tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dan konstitusi, itu namanya kudeta," katanya.

Menolak hasil pemilu

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengatakan, pihaknya menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU, karena diduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko dalam acara "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019", di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil.

Djoko mengatakan, dalam acara tersebut telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019. 

Sikap Demokrat

Partai Demokrat memastikan tidak akan terlibat jika ada aksi massa pada 22 Mei 2019 yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu Serentak 2019.

Pada Rabu (22/5/2019), KPU akan mengumumkan hasil Pemilu 2019.

"Saya pastikan dari Partai Demokrat ndak ikut itu," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di sela proses rekapitulasi tingkat nasional KPU RI, di Jakarta, Senin (20/5/2019) dini hari.

Hinca mengatakan, jika terdapat dugaan kecurangan dalam pemilu, Demokrat memilih untuk mengikuti alur konstitusional melalui pengaduan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, selama ini Demokrat mendukung penuh pelaporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga kepada Bawaslu karena itu adalah jalur yang konstitusional.

Terkait koalisi, ia menekankan, Demokrat tetap akan berada dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi hingga hasil akhir penghitungan suara pemilu diumumkan pada 22 Mei 2019.

Dia mengatakan, jika Demokrat meninggalkan sebelum hasil akhir diumumkan KPU, maka sama halnya Demokrat "walk out" dari pertandingan yang sedang berlangsung.

"Bagaimana kau sedang bermain bola belum selesai, terus kau pergi dari luar lapangan. Biarkan kami di dalam lapangan sampai peluit ini ditiup berakhir. Nanti kalau kau tinggalkan pertandingan sebelum peluit ditiupkan itu WO, tidak 'fair'," kata dia.


 

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.