Sergai, hetanews.com – Dua organisasi kepemudaan (OKP), yaitu DPC Pemuda Pancasila (PP) dan DPC Ikatan Pemuda Karya (IPK)  Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), menolak keras adanya aksi ‘people power’, Minggu (19/5/2019)..

Seperti diketahui isu ‘people power’ tersebut lagi hangat dibicarakan dan rencananya digelar pada 22 Mei 2019 mendatang, mengepung kantor Komisi Pemihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) untuk menganulir hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua  DPC PP Bandar Khalifah, Hendra menerangkan, di bulan Ramadhan yang penuh rahmat ini, hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat silaturahmi, persatuan dan kesatuan yang sempat terkoyak akibat Pemilu.

Ia menegaskan serta menghimbau masyarakat, agar tidak mudah terhasut isu - isu dan provokasi people power.

Sebab, menurutnya, Pemilu telah berlangsung sesuai dengan aturan dan apapun hasilnya harus diterima oleh semua peserta Pemilu dan masyarakat.

Sudah saatnya kembali merajut silaturahmi, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Jadikan pribadi yang memiliki power untuk menampilkan kebaikan, ucap Hendra.

"Jangan karena kepentingan politik, kepentingan segelintir pihak serta ketidakpuasan hasil pemilu, lantas mau mengorbankan rakyat. Saya minta masyarakat harus cerdas, jangan cepat terpancing. Sekarang ini mudah sekali membangun agitasi yang mengarah pada provokasi. Percayalah, rakyat juga yang akan dikorbankan nantinya,”tegas Hendra, Minggu (19/5/2019).

Penolakan people power juga disampaikan oleh Ketua DPC IPK, Willi Harianja. Menurutnya, people power atau aksi 22 Mei 2019, bukanlah dilandasi oleh kepentingan politik tertentu.

Jika itu dilandasi kepentingan politik kekuasaan, maka itu bukan people power, ujarnya.

“Negara kita ini baik-baik saja, kenapa harus terjadi people power, soal kalah dan menang dalam politik itu biasa, jadi disikapi biasa saja,” ucapnya.

Ajakan people power, lanjut Willi, sudah seharusnya ditolak semua elemen masyarakat, terlebih bagi pemuda/i yang ada khususnya di Kecamatan Bandar Khalifah, karena itu murni kepentingan politik.

Negara kita ini adalah Negara hukum, segala sesuatu harus punya dasar hukum. Jika soal pemilu, aturannya sudah sangat jelas. Yang tidak puas dengan hasilnya, sudah disediakan ruang untuk melakukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, jadi jangan membuat aturan sendiri, ungkap Willi.

"Jadi kami berharap  dengan sangat kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk menolak keras gerakan-gerakan yang inskonstitusional yang dapat memecah belah persatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana isu atau provokasi people power sangat tidak mendidik secara politik, sebab masyarakat disuguhi gagasan yang inkonstitusional.  People power itu inkonstitusional, jadi tidak layak diikuti, pemaksaan dan tidak menerima kenyataan, "tegas Willi.