HETANEWS

Tak Hanya Kalapas, Semua Pegawai Lapas Narkotika Langkat Di-Nonaktifkan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Foto/int)

Langkat, hetanews.com - Menteri hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly mengambil keputusan tegas sebagai reaksi atas kerusuhan di Lapas Narkotika Klas III Langkat, Kecamatan Hinai, Sumatera Utara (Sumut).

Yasonna menonaktifkan Kepala Lapas Narkotika Langkat dan seluruh jajarannya. 

Dia juga meminta penyelidikan atas kejadian kriminal dalam kerusuhan di lapas.

"Mulai hari ini sudah nonaktif. Semuanya (nonaktif). Tidak hanya Kalapas, namun semua yang ada di sini. Saya dengar tadi pungli dan lain-lain semua diangkat. Semua bedol desa.

Dan jangan masuk di lapas dan rutan dulu. Ini orang berbahaya kalau dimasukkan lagi ke situ. Penyakit," kata Yasonna di Lapas Narkotika Klas III Langkat, Kecamatan Hinai, Sumatera Utara, Sabtu (18/5/2019).

Jumlah pegawai di lapas Klas III Langkat berjumlah 69 orang dan  petugas pengamanan 52 orang.

Kementerian telah menunjuk seorang pelaksana harian dan akan segera mencari pengganti untuk para pegawai yang dinonaktifkan.

Yasonna juga mengatakan, pihaknya secara bertahap akan membenahi sistem administrasi di lapas, sistem koperasi, dan fasilitas narapidana alias napi.

Penyelidikan Kasus Kerusuhan

Selanjutnya, kata Yasonna, pihaknya akan memberikan sanksi kepada para narapidana yang dianggap bersalah dalam kerusuhan.

"Itu bukan milik kita, milik pegawai tiga mobil dan 16 motor pegawai di dalam. Mudah-mudahan mereka punya asuransi.

Pertama kita tenangkan dahulu, baru masuk tahap penyelidikan. Yang melakukan pembakaran tidak akan diberikan remisi.

Kalau dia nanti perbuatannya kriminal, ya polisi urusannya. Apalagi yang membakar itu. Boleh kamu lari keluar, tapi membakar itu kesalahan," ucap Yasonna.

Laoly juga menyayangkan tindakan kekerasan pegawai terhadap napi.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langkat, Bahtiar Sitepu dinonaktifkan dari jabatannya.

Sebagai penggantinya sementara ini Kakanwil Kemenkumham Sumut menunjuk M Tavip Kabid Pembinaan Kemenkumham Sumut sebagai pelaksana harian Kalapas Narkotika Klas III Langkat.

Kakanwil Kemenkumham Sumut menyatakan, dari total jumlah napi penghuni lapas 1.634 orang, saat ini yang berada di dalam lapas sudah berjumlah 1.459 orang, satu di antaranya dirawat di RSUD Tanjung Pura.

Sementara total napi yang kabur saat peristiwa kerusuhan 176 napi, 113 ditangkap dan 63 masih proses pengejaran lapas dan aparat keamanan.

Dari 113 tahanan saat ini dititipkan di Lapas Binjai 44 orang, rutan Tanjung pura 62 orang, Lapas Tanjungbalai 1 orang, Lapas 1 Medan 1 orang, Rutan Brandan 3 orang, Lapas Pemuda 1 orang, Polsek Hinai 1 orang.

Dikabarkan hari ini (Sabtu) ada satu orang napi dibebaskan atas nama Redi Taluhoni yang habis menjalankan pidana 17 Mei 2019 pada pukul 15.42 WIB.

Untuk akses bertamu dan layanan lainnya, Lapas Narkotika Langkat sudah beroperasi seperti biasa dengan jadwal kerja selama Bulan Ramadan pagi hari mulai pukul 10.00-11.00 WIB.

Untuk siang hari mulai pukul 13.30-14.30 WIB.

24 Tuntutan Napi Lapas Langkat 

ADA 24 tuntutan dan protes narapidana Lapas Klas III Narkotika Langkat di Kecamatan Hinai, Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

Dalam negoisasi oleh TNI dan Polri, tuntutan mereka dipenuhi, kerusuhan pun mereda mulai Kamis (16/5/2019) sekitar pukul 17.00 WIB.

Berikut ini 24 tuntutan dan protes yang dialami para narapidana.

1. Perlakuan petugas terhadap napi yang tidak manusiawi

2. Fasilitas kesehatan minim dan berbayar

3. Justice Colaboration Regulasi

4. Pengurusan remisi sesuai aturan

5. Fasilitas dipungut biaya dan minim

6. Kunjungan keluarga dibatasi

7. Jangan ada lagi jual beli makanan

8. Ada perpindahan ruangan tanpa alasan

9. Pungli administrasi

10. Ibadah dibatasi

11. Pengurusan pembebasan bersyarat sudah bayar tapi tidak dibebaskan

12. Keluhan terkait lapas yang over kapasitas

13. Minta Kalapas (B. Sitepu) dicopot

14. Pergantian Kepala Trantib karena suka aniaya napi wanita

15. Waktu tutup kereng ditambah

16. Remisi jangan diundur

17. Pengurusan PB administrasi minta jangan dipersulit

18. Register F tidak ada

19. Harga kantin diturunkan

20. Minta Karupam jangan non-muslim semua.

21. Kalapas bisnis pulsa

22. Ddiduga istri Kalapas ikut campur urusan di dalam Lapas

23. Istri Kalapas diduga berbisnis jualan makanan dan minuman di dalam lapa

24. Tanpa wewenang ikut-ikutan melakukan razia hingga menelanjang narapidana



sumber: wartakota.tribunnews.com

Editor: bt.