HETANEWS

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Bandar Khalifah Kompak Tolak Keras ‘People Power’, Ini Alasannya

Giber Manurung, Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia. (Foto/WH)

Sergai, hetanews.com - Tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) di Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dengan tegas menolak gerakan ‘people power’ yang kabarnya berlangsung pada 22 Mei 2019 mendatang.                                                             

Gaber Manurung, Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia (GPDI) sekaligus tokoh masyarakat Desa Kayu Besar, kepada hetanews.com, menyampaikan, gerakan ‘people power’ dikuatirkan dapat memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Apalagi kalau gerakan itu nuansanya untuk kepentingan politik, ujarnya.

“Kita jangan gampang terpancing dengan gerakan people power, kita tolak gerakan people power yang dapat menyebabkan perpecahan, dan marilah kita sama-sama menghargai dan menghormati KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019, karena pemilu telah berjalan dengan baik, jurdil, transparan, aman dan lancar,"ungkap Gober Manurung, Sabtu (18/5/2019) sore.

Ibnu Hajar, Sekretaris MUI Kecamatan Bandar Khalifah.  (Foto/WH)

Hal senada disampaikan Ibnu Hajar, Sekretaris MUI Kecamatan Bandar Khalifah, yang juga menolak keras aksi ‘people power’ tersebut.

“Kami menolak tempat ibadah dijadikan tempat untuk politik praktis. Kami menolak tokoh agama dijadikan alat politik praktis. Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa. Kami mendukung pelaksanaan pemilu 2019 yang damai dan sejuk serta mendukung KPU sebagai penyelenggara pemilu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,"ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Arif, Pengurus BKM Mesjid Baiturrahman yang juga sebagai tokoh masyarakat di Sei Berong Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah.

Arif, Pengurus BKM Mesjid Baiturrahman Sei Berong, Sabtu (18/5/2019). (Foto/WH)

Dia menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan pihak – pihak tertentu.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Bandar Khalifah untuk menolak gerakan massa ini. Karena selain memecah belah, kerugiannya juga kita yang akan rasakan sendiri kedepannya. Jadi marilah kita serahkan semuanya pada penyelenggara pemilu yang telah bekerja dengan baik dan tuntas. Apabila ingin menuntut kebenaran, sebaiknya menempuh dengan cara yang konstitusional atau dengan cara yang benar pula, sehingga tidak melanggar peraturan maupun undang-undang, “tegas Arif.

Penulis: wh. Editor: gun.