HETANEWS

Ada Apa dengan Hutan Tele yang Diduga Jadi Milik Pribadi Oknum Pemilik Uang?

Kasi Intel, Aben Situmorang (berpakaian dinas)  saat ditemui awak media Hetanews.com, beberapa hari yang lalu, di ruang kerjanya. (Foto/STM)

Samosir, hetanews.com - Banjir bandang telah menerjang dan meluluh lantakan 5 unit rumah di Ransang Bosi Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (3/5/2019), lalu.

Dan akibat banjir bandang ini, satu orang ditemukan tewas dan dua jembatan putus, di Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitiotio, sehingga akses jalan kabupaten di sekitar kecamatan itu putus dan tidak bisa dilalui.

Bahkan sampai Minggu malam (4/5/2019), lalu, aliran listrik putus ke lokasi bencana, sehingga suasana malam semakin mencekam pasca bencana, ditambah hujan deras yang tak kunjung reda.

Banjir bandang ini adalah kejadian kedua kalinya di Desa Buttu Mauli yang menelan korban jiwa. Yang pertama adalah tahun 2010 lalu, yang mewaskan satu orang warga dan empat hilang.

Menurut penelitian KSPPM, pada tahun 2010, dari investigasi yang dilakukan tim KSPPM dan PSE Keuskupan Agung Medan (KAM), penyebab banjir bandang ini diduga karena kerusakan hutan di hulu, di kawasan Hutan Tele, yakni wilayah Hutagalung dan Pollung yang merupakan bagian dari konsesi PT Toba Pulp Lestari.

Hutan Tele yang sangat dibutuhkan sebagai paru-paru Samosir, serta kawasan Danau Toba, sebagai destinasi pariwisata dunia, saat ini pun terancam punah karena dari jumlah sekitar 4000 hektar pepohonan yang tumbuh secara alami di sana, lebih dari 50 persennya telah rata dengan tanah akibat ditebang.

Lebih anehnya, dari jumlah 4000 hektar Hutan Tele yang masuk dalam kawasan APL ini, ternyata sebagian besar sudah beralih kepemilikan menjadi milik pribadi.

Dari puluhan sertifikat tanah yang ada di BPN, hasil pengalihan status dari APL menjadi milik pribadi itu, banyak dimiliki para pejabat dan mantan pejabat Samosir.

Hal itu dibenarkan oleh Kajari Samosir, melalui Kasi Intel Kejari Samosir, Aben Situomorang SH MH, ketika dikonfirmasi awak media, pada Jumat (17/5/2019).

"Benar, saat ini banyak lahan Hutan Tele telah diperjual-belikan kepada perorangan dan diantaranya ada pejabat serta mantan pejabat Samosir. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan kepada BPN Samosir atas dugaan indikasi tindakan pengalihan dari status APL kepada sertifikat atas nama pribadi yang diduga telah melanggar aturan hukum," ujar Aben Situmorang.

Menurut Aben, Hutan Tele dalam status APL awalnya diberikan oleh Pemkab Tapanuli Utara kepada Pemkab Tobasa dan selanjutnya setelah pemekaran diberikan kepada Pemkab Samosir, sebagai daerah untuk digunakan sebagai areal pertanian dan holtikultura tapi tidak dapat dipindah-tangankan.

"Jangankan disertifikatkan, untuk dipindah-tangankan itu tidak boleh,"ujar Aben Situmorang.

Menindaklanjuti adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum mantan Kepala BPN atas penerbitan sertifikat di kawasan APL, pada tahun 2013 sampai tahun 2016.

"Saat ini kita tengah penyelidikan atas dugaan indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum mantan Kepala BPN berinisial Drs HS, MSi yang dilakukanan pada tahun 2014," pungkas Situmorang.

Penulis: stm. Editor: gun.