HETANEWS

Tidak Sesuai Peruntukan, Biaya Tak Terduga Rp1,9 M Digunakan untuk Bayar Hutang

Sidang Paripurna IV DPRD Siantar, di gedung Harungguon Bolon, Jumat, 17 April 2019. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, disahkan DPRD Kota Siantar, Jumat (17/5/2019).

Padahal sebelumnya ada beberapa fraksi yang berpendapat berbeda, karena menemukan adanya pergeseran anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Rapat Paripurna IV DPRD Siantar yang membahas agenda itu, sempat ditunda, pada Jumat siang, sekitar pukul 10.30 WIB. Penundaan sidang dikarenakan sejumlah Anggota DPRD Siantar, tidak hadir saat paripurna.

Kemudian sidang paripurna dilanjutkan pada sore, sekitar pukul 14.30 WIB, di ruang Harungguon Bolon, dengan diawali pembacaan pendapat akhir tiap fraksi DPRD Siantar.

Dari 7 jumlah fraksi DPRD Siantar yang memberikan pendapat akhir, seluruhnya menyetujui pengesahan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 tersebut.

Sebelum rapat paripurna ini dilaksanakan, beberapa hari sebelumnya telah digelar pembahasan ditingkat komisi DPRD Siantar dengan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD antara Badan Anggaran DPRD Siantar dan Tim Anggaran Pemko Siantar.

Hasilnya pembahasan tersebut, beberapa fraksi menilai adanya beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Antara lain, Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pelaksanaan anggaran TA 2018 disusun berdasarkan perobahan anggaran pendapatan belanja daerah, sementara Perubahan APBD (P APBD) tidak disahkan pemerintah provinsi Sumut.

Kemudian adanya pergeseran anggaran di beberapa OPD yang tidak sesuai Ranperda APBD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diterima.

Selanjutnya, pengeluaran sebesar Rp. 46 Milyar melampaui batas anggaran yang ada dalam APBD Tahun 2018. Dan realisasi biaya tidak terduga sebesar Rp.1,9 Milyar yang digunakan untuk membayar hutang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lalu, pada hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran  2018 terhadap keuangan Pemko Siantar, ditemukan kelemahan terkait laporan keuangan atas kepatuhan perundang - undang, terdepat 11 poin kelemahan, dan laporan keuangan atas sistim pengendalian intern masih terdapat 6 poin kelemahan.

Meski ditemukan kejanggalan pengelolaan keuangan di Pemko Siantar Tahun 2018 tersebut,  DPRD Siantar tetap mengesahkan  pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Rapat Paripurna ini berakhir dengan pidato penutupan Wali Kota Siantar terhadap Ranperda tentang pelaksanaan pertanguganjawaban APBD TA 2018.

Dalam pidatonya, Wali Kota mengatakan, akan kembali melakukan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Penulis: gee. Editor: gun.