HETANEWS

Amien Rais Ultimatum Wiranto Minta Hentikan Kegiatan Tim Asistensi Hukum Bentukan Menkopolhukam

Menkopolhukam Wiranto. (int)

Jakarta, hetanews.com - Amien Rais Ultimatum Wiranto Minta Hentikan Kegiatan Tim Asistensi Hukum, Ini Daftar Nama-nama Tokoh yang disasar. Ada sebanyak 13 tokoh termasuk Amien Rais.

Rupanya politisi kawakan Amien Rais tak terima menjadi bidikan atau sasaran TIm Hukum Nasional bentukan Wiranto, terkait dugaan makar.

Ketidakterimaan Amien Rais tersebut dituangkan dalam ultimatum yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Amien Rais merupakan anggota dewan pembina Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia memberikan tanggapan terhadap pembentukan Tim Asistensi Hukum. Amien Rais mengultimatum Wiranto agar menghentikan kegiatan tim tersebut.

Ultimatum Amien Rais terkait dengan kegiatan Tim Asistensi Hukum mengaji ucapan dan aktivitas 13 tokoh yang diduga melanggar hukum.

Hasil kajian Tim Asistensi Hukum kemudian akan diberikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak.

Romli Atmasasmita, anggota Tim Asistensi Hukum, menuturkan aktivitas dan ucapan 13 tokoh tersebut dibahas bersama pada Senin (13/5/2019) lalu.

Romli Atmasasmita memaparkan nama-nama tokoh yang sedang dikaji.

Di antaranya adalah Eggi Sudjana, Kivlan Zen, Amien Rais, Permadi Satrio Wiwoho, Lieus Sungkharisma, Hermawan Susanto, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani dan Rizieq Shihab.

Amien Rais menilai tindakan Wiranto termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Amien tindakan ini bahkan harus dibawa ke Mahkamah Internasional.

"Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena dia melakukan abuse of power," ujar Amien di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Amien mengatakan tindakan Wiranto melalui Tim Asistensi Hukum sangat politis. Tim tersebut dibentuk untuk menyasar lawan-lawan politik pemerintah.

Amien Rais menuding Wiranto akan membidik lawan-lawan politik melalui kekuasaannya.

"Di muka bumi ini, tidak ada orang berbicara ditangkap," kata Amien.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional juga mengultimatum Wiranto untuk berhati-hati.

Amien mengingatkan Wiranto untuk menghentikan kegiatan timnya.

"Wiranto, hati-hati Anda," ujar Amien.Calon Presiden Sandiaga Uno juga mengkritisi pembentukan Tim Asistensi Hukum. Menurut Sandiaga pembentukan dan aktivitas tim ini merupakan tindakan vulgar yang bertujuan memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat.

"Ada upaya sistematis melemahkan suara oposisi, penangkapan aktivis, kriminalisasi para ulama dan mereka yang menjadi penyuara hati nurani rakyat," kata Sandiaga, Selasa (14/5/2019).

Para tokoh dan aktivis yang dikaji oleh Tim Asistensi Hukum adalah pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Orang-orang tersebut tersandung perkara hukum, sebagian besar setelah hari pelaksanaan pemilihan umum 2019.

Mereka tersandung beberapa kasus seperti penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik dan tindakan makar.

Dua hari lalu Polda Metro Jaya menangkap Eggi Sudjana atas dugaan tindakan makar. Eggi mengatakan akan menggerakkan people power untuk memprotes kecurangan pemilihaan umum 2019.

Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak justru menilai penangkapan Eggi Sudjana justru sebagai tindakan makar.

Menurut Dahnil upaya Eggi untuk menggerakkan massa sah menurut konstitusi.

"Justru bagi saya, orang yang melarang people power adalah makar karena people power yang damai untuk menyatakan pendapat adalah sah secara konstitusional. Kalau orang protes secara damai sebagai bentuk demokrasi ditangkap, berarti ada tindakan inkonstitusional di mana orang yang menangkap bisa ditangkap secara hukum," ujar Dahnil.

Permadi Mangkir

Politikus Partai Gerindra Permadi Satrio Wiwoho tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pelanggaran Undang-undang ITE, Rabu (15/5).

Permadi beralasan mangkir karena sedang mengikuti rapat di Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga tidak bisa menghadiri pemeriksaan tersebut.

"Iya, saya rapat di MPR jadi tidak datang," tutur Permadi, Rabu (15/5/2019).

Permadi mengaku telah menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada polisi. Meski begitu dirinya tidak mengetahui jadwal pemeriksaan selanjutnya dari pihak kepolisian.

Permadi mengatakan akan menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Bareskrim Polri berikutnya.

"Belum tahu, tapi Mabes Polri mengundang hari Jumat nanti, tapi kalau Polda Metro Jaya belum tahu," tutur Permadi.

Permadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang diduga menyerukan revolusi. Laporan tersebut dibuat oleh seorang pengacara bernama Fajri Safi'i.

Fajri diberitahukan polisi telah membuat laporan Model A, sehingga Fajri pun telah diperiksa oleh polisi sebagai saksi.

Fajri menyoroti beberapa kalimat yang disampaikan oleh Permadi yang merupakan anggota dewan pembina Partai Gerindra dalam video tersebut.

Ia menilai pernyataan Permadi tersebut justru menakut-nakuti masyarakat.

Selain Fajri, Permadi juga dilaporkan oleh Josua Victor dari Yayasan Bantuan Hukum Kemandirian Jakarta.

Permadi dilaporkan atas dugaan perbuatan makar. Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/2890/V/2019/Dit.Reskrimum tanggal 10 Mei 2019.

Dia juga dipolisikan oleh politikus PDI Perjuangan Stefanus Asat Gusma. Stefanus melaporkan Permadi dengan tuduhan makar.

Laporan itu diterima dengan nomor: LP/2885/V/2019/Dit.Reskrimum tanggal 10 Mei 2019.

Permadi dilaporkan dengan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 4 Juncto Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU nomor 1 tentang 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 


 

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.