HETANEWS

FS-AKP Anggap Surat Kemendagri Soal Pengunduran Pilkada Adalah Pembangkangan Hak Demokrasi Masyarakat Kota Siantar

Ketua FS-AKP Ali Yusif Siregar.

Siantar, hetanews.com - Terkait beredarnya surat dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditandatangani Plt Direktur Jendral Otonomi Daerah, Drs Akmal Malik MSi, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tentang pilkada kota pematangsiantar yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendapat tanggapan dari Ali Yusuf Siregar selaku ketua Forum Studi Analisa Kebijakan Publik (FS-AKP) melalui pernyataan tertulisnya pada awak media, Rabu (15/5/2019).

"Walikota pematangsiantar yang saat ini memimpin adalah hasil pemilukada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan seharusnya masa periodesasinya akan berkahir pada 2020. Namun dikarenakan pemilukada Pematangsiantar yang mengalami berbagai hambatan pada waktu itu sehingga walikota terpilih baru dilantik pada 2017 maka sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 162 Ayat 2 bahwa walikota memegang jabatan selama  5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Walikota Pematangsiantar yang saat ini memimpin maksimal hanya dapat menjabat hingga tahun 2022," terangnya.

Lanjut Ali yang juga mantan sekum HmI Pematangsiantar ini juga menentang surat dari kemendagri tersebut yang dinilainya telah melanggar hak demokrasi masyarakat Pematangsiantar yang diatur dalam konstitusi. 

"kami menganggap surat kemendagri ini adalah suatu pembangkangan pada hak demokrasi masyarakat kota pematangsiantar yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengevaluasi dan memilih pemimpin kotanya untuk masa jabatan 5 tahun pada setiap periodenya."

Ali juga mendesak kepada DPRD kota Pematangsiantar untuk segera melakukan tindakan atas polemik surat kemendagri ini agar tidak menjadi isu yang membingungkan masyarakat kota pematangsiantar. 

"kami mendesak kepada DPRD Kota Pematangsiantar untuk segera mengambil sikap atas surat kemendagri yang beredar saat ini dengan melakukan konsultasi hukum baik kepada kemendagri langsung maupun kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam hal ini sehingga surat ini tidak menjadi isu yang membingungkan dan bahkan menyesatkan masyarakat kota pematangsiantar. Kami juga meminta DPRD Kota Pematangsiantar agar nantinya hasil yang didapat dalam proses konsultasi ini segera dipublikasikan kepada masyarakat, jangan seperti selama ini dimana setiap studi banding ataupun kunjungan kerja seakan tak memberikan hasil apapun kepada masyarakat pematangsiantar, "tutupnya.

Penulis: tom. Editor: tom.