HETANEWS

Bawaslu Sumut Diminta Proses Laporan Kecurangan Pemilu yang Melibatkan Oknum PPK

Anthon Sihombing memberi keterangan kepada sejumlah wartawan.

Siantar, hetanews.com - Dugaan kecurangan Pemilu yang merugikan caleg DPR RI, Anthon Sihombing, telah dilaporkan. Institute Law And Justice (ILAJ) mendesak agar Bawaslu Sumut, tidak tinggal diam, tetapi menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengungkap kecurangan yang terjadi.

Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, mensinyalir ada upaya pengelembungan suara yang menguntungkan salah satu caleg DPR RI, di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai.

Dugaan kecurangan Pemilu tersebut sudah dilaporkan oleh Muhammad Wahyudi Panjaitan, warga Dusun II, Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan.

Temuan kecurangan itu, terjadi pada 20 April 2019, lalu, ketika tim Anthon Sihombing, mendapatkan Formulir C1. Setelah dibandingkan dengan DA1, didapati  di 21 kecamatan, selisih suara yang cukup signifikan dan menguntungkan salah satu caleg.

Wahyudi telah melaporkan kecurangan yang diduga melibatkan oleh oknum petugas PPK ke Bawaslu Kabupaten Asahan. Laporan kecurangan itu, kemudian diterima oleh petugas Bawaslu, Boby Nugro, pada Kamis, 5 Mei 2019, lalu.

Laporan yang dilayangkan Wahyudi ke Bawaslu Kabupaten Asahan itu,  kemudian diambil alih oleh Bawaslu Sumut, bersamaan dengan rapat pleno penghitungan suara di tingkat provinsi.

"Ada beberapa dokumen yang sudah kami pelajari. Bahwa ada perbedaan penginputan suara dari C1 ke DA1, seperti contohnya di C1 suara calon tersebut 100, namun yang dibuat di DA1 suaranya jadi 200," jelas Fawer, Kamis (9/5/2019).

ILAJ juga menduga pengelembungan suara ini berdampak negatif kepada salah satu calon, yaitu Anton Sihombing.

Fawer menyebutkan, bahwa dugaan kecurangan ini diduga dilakukan oleh oknum caleg dari Partai Golkar.

ILAJ, kata Fawer, meminta Bawaslu Sumut atau KPU Sumut untuk membukaan C1 Plano di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, agar membuktikan laporan dugaan kecurangan tersebut.

Fawer menegaskan, jika seruan mereka mengenai dugaan penggelembungan suara ini tidak diindahkan oleh Bawaslu Sumut, maka pihaknya akan melaporkan lembaga penyelenggaera Pemilu di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai ke DKPP RI.

"Tidak menutup kemungkinan, kami juga akan lakukan gerakan massa agar persoalan ini tidak menjadi laten buruk bagi demokrasi kita di Indonesia," tukasnya.

Penulis: gee. Editor: gun.