HETANEWS.COM

KPU Diminta Lakukan Penghitungan Ulang, Diduga KPPS Salah Menerapkan Perolehan Suara

Ketua Komisi III DPRD Kota Tebingtinggi yang juga Caleg Partai Golkar nomor urut 1 Dapil 2 Kecamatan Padang Hulu - Bajenis, Pahala Sitorus. (foto/rps)

Tebingtinggi, hetanews.com - Ketidakpahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menerapkan peraturan, merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tebingtinggi dan ini harus diluruskan, agar tidak ada yang dirugikan terhadap hasil Pemilu.

Hal ini disampaikan  Pahala Sitorus, yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar nomor urut 1 Dapil 2, Kecamatan Padang Hulu - Bajenis Kota Tebingtinggi, pada Selasa (7/5/2019) siang.

"Akibat diduga salah dalam penerapan peraturan yang dilakukan KPPS ketika menentukan suara partai atau caleg sangat mempengaruhi hasil perolehan suara caleg tersebut," tandas Pahala.

Dikatakannya, KPU Tebingtinggi harus empertanggungjawabkan atau membuktikan terhadap adanya kegagalan dalam memahami peraturan yang dilakukan oleh KPPS, pada saat menentukan suara sah untuk partai atau caleg seperti yang terjadi, di TPS 11 Kelurahan Tualang, di TPS 3 Kelurahan Durian dan di TPS 3 Kelurahan Teluk Karang, serta di beberapa TPS lainnya.

Diterangkannya, dari TPS yang ada di Dapil 2 tersebut, ada kesalahpahaman yang telah dilakukan oleh KPPS. Dimana ada beberapa surat suara tercoblos gambar partai dan caleg, namun dicatat perolehannya untuk partai.

"Inikan secara langsung telah merugikan caleg tersebut," jelas Pahala, sembari mengatakan, bahwa dirinya memperoleh 1.643 suara hasil penghitungan di tingkat KPU Tebingtinggi.        

"Suara Partai Golkar secara keseluruhan di dapil 2 mencapai hingga 5.888 suara, dan tercatat untuk partai ada sebanyak 310 suara. Jadi jika ada kesalahan pencatatan dari suara caleg ke partai maka secara otomatis caleg dirugikan, untuk itu KPU Tebingtinggi harus memastikannya dengan menghitung ulang," ujar Pahala.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Tebingtinggi ini, dirinya menyoroti kesalahpahaman dalam menerapkan peraturan tersebut, bukanlah untuk menjatuhkan seseorang, akan tetapi untuk memberitahukan hal yang sebenarnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan tentang Pemilu.          

Maka untuk itu,  KPU Tebingtinggi sebagai penyelenggara harus mampu memberikan rasa keadilan bagi caleg yang dirugikan dengan membuka dan menghitung kembali kotak suara, di tiga TPS, sebagai bukti yang diduga ada kesalahpahaman dalam penerapan peraturan dan jika terbukti maka harus membuka keseluruhan kotak suara di TPS Dapil 2.

Bahkan untuk memastikan kekeliruan penghitungan ini, Pahala Sitorus, mengaku telah menyampaikan dan menyurati DPD Golkar Tebingtinggi yang ditembuskan kelembaga terkait supaya dilakukan penghitungan kertas suara kembali, pada TPS di Dapil 2, pada tanggal 20 April 2019.

Namun hingga saat ini, belum juga ada tindaklanjut dari DPD Golkar, sehingga proses rekapitulasi tingkat PPK Padang Hulu dan Bajenis, tidak dilakukan perhitungan ulang surat suara.

Penulis: rps. Editor: gun.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!