HETANEWS

Penyelenggara Pemilu Diminta Sikapi Dugaan Kecurangan di 7 TPS di Kabupaten Simalungun

Ilustrasi. (Int)

Simalungun, hetanews.com - KPU dan Bawaslu Simalungun, diminta segera menyikapi dugaan kecurangan Pemilu, di 7 TPS di Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Desakan agar dilakukan PSU, disampaikan oleh sejumlah warga setempat, yang saat itu melakukan aksi unjuk rasa damai ke Kantor Bawaslu Simalungun, Kamis kemarin.

Golang Harianja, yang ditemui saat aksi demo menyampaikan, ada pemilih ber-KTP elektronik dari luar Kabupaten Simalungun, masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus), di Kelurahan Huta Bayu.

Selain itu, kata dia, warga Huta Bayu yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada salah satu TPS, memilih dengan menggunakan E-KTP, di TPS lainnya.

Baca juga: KPU Simalungun Diminta Lakukan PSU di 7 TPS Kecamatan Hutabayu Raja

Mengenai adanya dugaan kecurangan itu, penyelenggara Pemilu di Kabupaten Simalungun diminta supaya menjaga dan mengedepankan azas Pemilu (Luber Jurdil) dalam setiap melaksanakan tahapan Pemilu.

"Dalam konteks implementasi, sesuatu yang sifatnya prinsipil, itu tidak boleh dilimitasi oleh waktu dan persyaratan formal prosedural. Jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu semestinya memahami essensi dan prinsip suatu kebijakan publik.

Sepanjang bukti dan data-data telah menunjukkan adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang jurdil dan luber, itu harus disikapi dan ditindak lanjuti.

Jangan berdalih dengan mengajukan alasan-alasan formal prosedural untuk mengenyampingkan kebenaran substansial," kata Direktur Eksekutif Studi Otonomi dan Pembangunan Demokrasi (SOPo), Kristian Silitonga, ditemui di Kota Siantar, Jumat (3/5/2019).

Kristian kembali menjelaskan, penyelenggara Pemilu tersebut harus memperhatikan segala aspek dasar laporan, untuk mengetahui terpenuhinya suatu persyaratan yang diatur melalui regulasi Pemilu.

"Jika penyelenggara dan pengawas pemilu memakai kaca mata kuda dalam melihat persoalan ini, maka mereka berpotensi berhadapan dengan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," ucapnya.

Untuk itu, ia berharap, penyelenggara Pemilu dalam memahami suatu regulasi pembatasan waktu, agar tidak menyampingkan suatu kebenaran yang subtansial.

Baca juga: E-KTP Dari Luar Daerah Masuk DPK, Warga Huta Bayu Demo Minta PSU

Kristian kembali menegaskan, KPU dan Bawaslu Simalungun tidak perlu ragu untuk mengawal azas jujur dan adil, meski ada ketentuan pembatasan waktu yang terlampaui dengan memperhatikan hal yang prinsipil.

Untuk itu, kata dia, baik KPU Simalungun maupun Bawaslu Simalungun terlebih dahulu membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi di 7 TPS di Kelurahan Huta Bayu.

Jika kecurangan itu terbukti, sambungnya, maka sudah seharusnya KPU dan Bawaslu mengedepankan azas Luber Jurdil, dengan menggelar pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

"Jika pun ada kendala formalitas semestinya penyelenggara kan memiliki terobosan kebijakan (diskresi). Apalagi jika ditemukan bukti dan data-data yang cukup kuat untuk dapat ditindak lanjutinya suatu laporan atau temuan di lapangan," jelasnya.

Kristian menambahkan, penyelenggara harus memperhatikan segala aspek dasar laporan untuk mengetahui terpenuhinya suatu persyaratan yang diatur melalui regulasi Pemilu.

Penulis: gee. Editor: edo.