HETANEWS

Definisi Perkosaan Ala RUU PKS Tidak Harus Bersetubuh

Ilustrasi pemerkosaan. (Int)

Jakarta, hetanews.com - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) memperluas makna pemerkosaan. Bila dalam KUHP harus menyaratkan persetubuhan (masuknya alat kelamin), maka di RUU PKS kini tidak ada.

Definisi klasik perkosaan ditemukan dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dari definisi di atas, syarat mutlak terjadinya pemerkosaan adalah adanya persetubuhan. Nah, definisi perkosaan di atas kemudian diluaskan oleh RUU PKS dan dapat dilihat dalam Pasal 16 yang menyatakan:

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

"Yang dimaksud dengan 'pemaksaan hubungan seksual' adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban," demikian Penjelasan Pasal 16 sebagaimana dikutip dari website DPR, Minggu (28/4/2019).

Adapun yang dimaksud dengan 'hubungan seksual' adalah berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini, namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual.

"Yang dimaksud dengan 'kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan sesungguhnya' adalah orang yang sedang atau dalam keadaan pingsan, sakit, pengaruh hipnotis, obat atau alkohol, atau kondisi mental atau tubuh yang terbatas. Persetujuan yang diberikan oleh anak tidak dianggap persetujuan yang sesungguhnya," ujarnya.

Sumber: detik.com

Editor: gun.