HETANEWS

Bawaslu Stop Kasus Dugaan Politik Uang Timses Caleg DPR Martin Hutabarat di Siantar

Gedung Bawaslu Sumut. (foto:int)

Siantar, hetanews.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pematangsiantar menghentikan kasus dugaan money politik terhadap Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Gerindra, Martin Hutabarat, karena investigasi Bawaslu terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polres Pematangsiantar tersebut tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana Pemilu.

Hal itu dikatakan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Henry Sitinjak. Sebelumnya pada, Selasa (16/4), Polres Siantar menangkap pria bermarga H dan menemukan sejumlah uang yang sudah dilengketkan dengan contoh surat suara atas nama Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat.

Adapun sejumlah uang yang dilengketkan ke contoh surat suara itu ada sekitar 8 hingga 10 set. Terkait hal itu, Henry memang membenarkan telah terjadi OTT yang dilakukan Polres Siantar terhadap salah seorang Caleg DPR RI dari Gerindra.

Baca juga: Tim Sukses Caleg DPR RI Terjaring OTT Polres Siantar

“Benar ada OTT dari Polres terkait dugaan money politik, namun setelah kasus itu diinvestigasi oleh Bawaslu Siantar, ternyata tidak ditemukan untuk unsur pidana pelanggaran Pemilu. Sehingga kasus tersebut dinyatakan di tutup,” tandasnya, Jumat (26/4/2019)

Henry mengatakan, untuk kasus OTT terkait dugaan money politik yang terjadi di Karo dan Padang Lawas Utara (Paluta), saat ini prosesnya sedang berlanjut, namun memang untuk kasus yang di Siantar sudah dinyatakan di tutup.

Menurut Henry, kasus dugaan money politik di Paluta dan Karo tersebut dilakukan bersamaan dengan petugas Bawaslu dan pihak kepolisian. Namun untuk yang di Siantar, yang melakukan penangkapan itu hanya pihak kepolisian. Oleh sebab itu, Bawaslu menginsvestigasi ulang dan setelah di investigasi tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran.

Sementara itu, pemerhati Pemilu dari Lembaga Masyarakat Demokrasi Indonesia (MDI) Sumut, Rasdianto Sinaga, menilai bahwa ada tebang pilih dalam tindakan yang diambil Bawaslu dalam menangani kasus money politik.

Baca juga: Kasat Reskrim Siantar Ditanya Soal OTT Politik Uang: Ke Bawaslu Aja Kalian

Menurutnya, perilaku money politik itu adalah kejahatan demokrasi, dan harusnya tidak ada tebang pilih dalam penuntasan kasus itu.

“Aneh rasanya jika polisi sudah melakukan OTT, namun Bawaslu seolah menganulir terjadinya money politik itu. Berartikan Bawaslu mencurigai kinerja polisi dan seolah membentuk stigma polisi hanya mengincar politisi dari partai tertentu saja. Apa mungkin ada OTT salah tangkap, jika barang buktinya jelas, dan jika itupun dianggap benar, mengapa yang di Karo dan di Paluta tidak sekalian saja di anulir Bawaslu, toh yang melakukan OTT itu Polisi bukan Bawaalu,” tandasnya.

Menurut Rasdianto, Bawaslu harus netral dan menutup ruang kompromi untuk setiap pelaku money politik. “Saya salut dan bangga dengan pihak kepolisian yang telah berhasil melakukan OTT terhadap pelaku money politik. Dan harusnya, kinerja kepolisian itu diapresiasi, bukan malah dianulir oleh Bawaslu,” tandasnya.

loading..

sumber: waspadamedan.com

Editor: bt.