HETANEWS

Komite Provinsi Danau Toba Rapat Progress Pembentukan Provinsi Danau Toba

Komite Provinsi Danautoba saat foto bersama. (foto/ist)

Jakarta, hetanews.com – Setelah terbitnya Akte Notaris serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Provinsi Danau Toba, maka  para penggagas langsung melakukan rapat dengan mengundang tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah kawasan Danau Toba.

Hal ini dikatakan Ketua Umum Komite Provinsi Danau Toba, Edison Manurung didampingi Sekretaris Umum Tonny Rons Hasibuan dan Bendahara Umum, Marthin Hutabarat, pada rapat menindaklanjuti progress rencana pembentukan Provinsi Danau Toba, yang digelar, Jumat, 26 April 2019 siang, lalu, di Gedung Nusantara III lantai 8, DPD-RI, jalan Gatot Subroto No 6, Senayan, Jakarta.

“Pembuatan akte notaris dan keputusan Menteri Hukum dan HAM ini dilakukan agar semua kegiatan Perkumpulan Komite Provinsi Danau Toba berkekuatan hukum. Mari kita bergandengan tangan, menggabungkan semua potensi, dan menyatukan tekad dalam pembentukan Provinsi Danau Toba ini,” katanya.

Para peserta rapat Komite Provinsi Danautoba menyatakan satu tekad mewujudkan pembentukan Provinsi Danautoba.

Sesuai rencana terdapat 8 (delapan) kabupaten yang bergabung dalam Provinsi Danautoba meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, dan Karo.

Para peserta rapat Komite Provinsi Danau Toba menyatakan satu tekad mewujudkan pembentukan Provinsi Danau Toba

Gagasan pembentukan Provinsi Danautoba ini sudah digaungkan sejak Juli 2018 lalu. Sebelumnya di era SBY sudah ada gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli. Pada era Presiden Jokowi terbentuk BODT dimana sekarang bersinergi melakukan terobosan untuk pembentukan Provinsi Danau Toba.

“Saya berani membuat spanduk kalau terpilih sebagai anggota DPR-RI akan menggaungkan Provinsi Danautoba. Kita juga sudah membuat WA Group Provinsi Danautoba sejak tahun 2018 dimana hampir semua kepala daerah kawasan Danau Toba ada di dalamnya,” katanya.

Edison Manurung SH MM memimpin rapat Komite Provinsi Danautoba di Gedung Nusantara III, DPD-RI, Senayan, Jakarta.

Pada rapat tersebut dibacakan susunan organ Perkumpulan Komite Provinsi Danautoba yang menjadi lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM yakni Edison Manurung SH MM (Ketua Umum), Jansen H Sinamo (Ketua), Hudson Markiano Hutapea ST (Ketua), Jornal E Siahaan SE MSi (Wakil Ketua), Ir SM Tampubolon (Wakil Ketua), J Sontang Simatupang SH MH (Wakil Ketua), Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM (Sekretaris Umum), Dr Saut Sitompul MSi (Sekretaris I), Roy Monang Manurung SE MM (Sekretaris II), Martin Leonardo Manurung SH (Sekretaris III), dan Marthin Huabarat SE MM (Bendahara Umum).

Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM moderator rapat menyampaikan, bahwa sebelumnya pada tahun 2018 lalu, Perkumpulan Komite Provinsi Danautoba telah melakukan empat kali rapat tentang penggaungan pemekaran Sumatera Utara dengan membentuk provinsi Danautoba, membahas hal yang berkaitan pembentukan provisi baru, melakukan roadshow dengan menggelar seminar publik untuk sosialisasi dan menghimpun pendapat masyarakat Danau Toba, dan lainnya.

Pimpinan rapat Edison Manurung SH MM, moderator Drs Tonny Rons Hasibuan MM. dan Dewan Pembina Drs Saidi Butarbutar.

Berbagai masukan dan tanggapan yang penuh semangat kebersamaan disampaikan hadirin demi tujuan terwujudnya pembentukan Provinsi Danautoba di antaranya Drs Saidi Butarbutar, Ir SM Tampubolon, EG Togu Manurung PhD, Ir Santiamer Haloho, Robinson Hutagalung, Dr Antonius DR Manurung MSi, Tetty Tambunan, Ir Jonny Riduan Sidabutar, Marlas Harianja SE CA, Drs Hinsa Paian Sitorus, Pdt Ir Eben Munthe, Darsono Manurung, Guntung Limbong, Jestro Siregar SE, Edison Sibuea, Rajamuda Sidabutar, Drs RM Simanjuntak MA, dan lainnya.

Pada rapat itu juga disepakati agar segera disusun kepanitiaan lengkap Pembentukan Provinsi Danautoba dengan melibatkan para penggagas sebelumnya terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Pelaksana Harian. Sebagai bentuk komitmen hadirin mendukung pembentukan Provinsi Danautoba berhasil terkumpul sebagai janji iman sebesar Rp 42 juta.

Sumber: DNT

Penulis: tim. Editor: gun.
Komentar 3
  • Lamhot Limbong
    Lakukan tugas Anda buat bona pasogit menjadi maju tp jangan motivasinya untuk jabatan pada hakikatnya orang batak itu selalu melayani dengan filosofi dalihan natolu ajan terdapat harajaon. Mauliate
  • Frans Purba
    sebaiknya simalungun tidak masuk dalam propinsi danau toba---sebab bagain terbesar dari danau toba itu adalah wilayah simalungun...potensi sosial ekonomi simalungun sangat besar dan budaya simalungun tradisi supaya tetap simalungun tanpa ikut berubah kearah budaya suku yg lain.
  • Elkana Gurusinga
    Silahkan merencanakan pembentukan provinsi baru, yaitu Provinsi Danau Toba (Prodato)!!

    TAPI, JANGAN memasukkan Kabupaten Karo ke dalam recana Prodato!

    Wilayah adat budaya dan kearifan lokal, serta Tameh ulayat Kalak Karo bukan sebatas pada Kabupaten Karo!!

    Aku harap tim komite penggagas Prodato dapat memahaminya!!

    Mejuah-juah