HETANEWS

Total Ada 144 Nyawa Petugas KPPS Melayang, Mahfud MD Minta UU Pemilu Direvisi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pandangannya pada Bincang Millenial bersama Mahfud MD, di Jakarta, Senin (15/4/2019). Dalam acara tersebut Mahfud MD mengajak para generasi millenial menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yang diselenggarakan 17 April mendatang.

Jakarta, hetanews.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, dirinya akan meminta revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 setelah Presiden periode 2019-2024 dilantik.

Hal ini mengingat banyaknya kekurangan penyelenggaraan Pemilu 2019, yang salah satunya menyebabkan ratusan petugas pemilu dan aparat keamanan meninggal dunia dan sakit.

"Melihat pengalaman yang sekarang, saya mengusulkan dan sudah mengambil inisiatif dengan beberapa tokoh dan LSM serta lembaga survei," kata Mahfud saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

"Begitu pemerintah nanti terbentuk, siapapun presidennya, apakah itu pak Prabowo atau Pak Jokowi, itu pada bulan Oktober membuat Prolegnas (Program Legislasi Nasional), saya minta tahun pertama kami akan minta agar segera mengevaluasi dan merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu," sambungnya.

Menurut Mahfud, perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai pengertian 'pemilu serentak'.  Misalnya, apakah pelaksanaannya harus pada hari yang sama atau bisa dipisah.

Lalu apakah petugas lapangan harus sama dari awal pemungutan suara hingga penghitungan suara, atau bisa dibedakan tetapi dengan kontrol yang ketat.

Mahfud juga akan meminta evaluasi soal sistem pemilu yang diterapkan saat ini. 

Pasalnya, dengan sistem yang memungkinkan pemilih mencoblos nama calon legislatif dan partai, menyebabkan terjadinya praktik jual beli suara di internal partai.

Hal ini dianggap tidak sehat untuk sistem demokrasi. "Sistem pemilu itu apakah mau proporsional terbuka atau tertutup, gitu. Karena ini menjadi masalah," ujar Mahfud

Tak hanya itu, Mahfud juga meminta evaluasi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Ia pribadi setuju dengan adanya ambang batas, tetapi, harus dikaji ulang mengenai angka ambang batas yang mencapai 20 persen.

"Kalau saya usul threshold harus ada, tetapi memakai parliamentary threshold, misalnya 4 persen. Partai yang punya kursi di DPR berdasarkan pemilu sebelumnya, berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu yang berjalan," katanya.

Mahfud meminta, pembahasan ini dilakukan di tahun pertama pemerintahan presiden terpilih, supaya Undang-Undang Pemilu menjadi benar-benar matang.

  • 144 Orang Petugas KPPS Meninggal

Sebelumnya Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengumumkan perkembangan data para penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia.

Katanya, saat ini jumlah total mereka yang terkena musibah hingga Rabu (24/4/2019) pukul 15.15 WIB, sudah mencapai 1.027 orang.

Rinciannya, 144 orang meninggal dunia, dan 883 lainnya jatuh sakit. Mayoritas, mereka terkena musibah tersebut karena terus bekerja secara maraton dari pagi hingga bertemu pagi berikutnya.

"Saat ini sudah 144 yang meninggal dari penyelenggara Pemilu, kemudian 883 yang sakit karena terus bekerja, dan karena berdedikasi untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu ini berjalan luber dan jurdil di semua TPS," tutur Evi Novida Ginting di lokasi, Rabu (24/4/2019) petang.

Per hari ini, para petugas penyelenggara pemilu tengah disibukkan merampungkan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

KPU juga tengah berupaya membahas permasalahan ini dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Bawaslu, untuk membahas tentang standar besaran santunan yang akan dipersiapkan.

"Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil dari seluruh pembahasan dua hari tersebut, untuk bisa kemudian menemukan nominal yang sepantasnya untuk mereka yang menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, tidak menghiraukan kesehatannya dan keselamatannya sendiri," papar Evi Novida Ginting.

Berikut ini rincian daftar anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia menurut KPU per Rabu 24 April 2019 pukul 15.15 WIB.

1. Aceh: sakit 46, wafat 2

2. Bengkulu: sakit 8, wafat 3

3. DKI Jakarta: sakit 26, wafat 4

4. Gorontalo: sakit 64, wafat 0

5. Jambi: sakit 8, wafat 1

6. Kalimantan Utara: sakit 15, wafat 0

7. Bangka Belitung: sakit 2, wafat 0

8. Kepulauan Riau: sakit 4, wafat 1

9. NTB: sakit 113, wafat 2

10. NTT: sakit 8, wafat 2

11. Papua: sakit 0, wafat 1

12. Papua Barat: sakit 2, wafat 0

13. Sulawesi Barat: sakit 43, wafat 1

14. Sulawesi Selatan: sakit 191, wafat 1

15. Sulawesi Tengah: sakit 83, wafat 1

16. Jawa Tengah: sakit 103, wafat 25

17. Jawa Barat: sakit 20, wafat 38

18. Lampung: sakit 40, wafat 7

19. Jawa Timur: sakit 13, wafat 14

20. Banten: sakit 17, wafat 6

21. Riau: sakit 25, wafat 5

22. Kalimantan Selatan: sakit 15, wafat 0

23. DI Yogyakarta: sakit 8, wafat 5

24. Kalimantan Tengah: sakit 10, wafat 1

25. Sulawesi Utara: sakit 3, wafat 4

26. Bali: sakit 5, wafat 0

27. Kalimantan Barat: sakit 0, wafat 5

28. Sumatera Barat: sakit 6, wafat 0

29. Sulawesi Tenggara: sakit 2, wafat 0

30. Kalimantan Timur: sakit 0, wafat 2

31. Sumatera Selatan: sakit 3, wafat 7

32. Sumatera Utara: sakit 0, wafat 5

33. Maluku: sakit 0, wafat 1.

Sehari sebelumnya, Selasa (23/4) pukul 16.30 WIB, total 667 petugas penyelenggara pemilu kena musibah sakit hingga meninggal dunia karena kelelahan bertugas.

Rinciannya, 119 petugas KPPS meninggal dunia dan 548 lainnya jatuh sakit. Para korban tersebar di 25 provinsi.

"Berdasarkan data yang kami himpun hingga pukul 16.30 WIB, petugas kami yang mengalami kedukaan ada 667 orang. 119 meninggal dunia, 548 sakit, tersebar di 25 provinsi," kata Viryan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Cuma berselang sehari, jumlah korban bertambah signifikan. Jumlah petugas KPPS meninggal dunia bertambah 28 orang dari sebelumnya 91 orang pada rilis data KPU per Senin (22/4/2019) sore. Sedangkan mereka yang jatuh sakit bertambah 293 dari sebelumnya 374 orang.

KPU mengusulkan memberi santunan sebesar Rp 30 juta-Rp 36 juta bagi para petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Bagi mereka yang mendapatkan cacat fisik, KPU mengusulkan santunan sebesar Rp 30 juta, tergantung jenis musibah yang diderita.

Sedangkan bagi penyelenggara pemilu yang mendapatkan luka atau trauma fisik, bantuan santunan maksimal Rp 16 juta.

"Jadi ini akan dibahas bersama Kemenkeu termasuk mekanisme pemberiannya. Termasuk mekanisme penyediaan anggarannya," kata Ketua KPU Arief Budiman.

"Karena anggaran KPU tidak ada yang berbunyi nomenklaturnya santunan. Ini akan diperkenankan diambil dari pos anggaran mana yang KPU bisa melakukan penghematan, dan anggarannya belum dipakai," sambungnya.

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.