HETANEWS

PAW Robby Tambunan Seharusnya Dipertimbangkan DPRD Siantar

Dame Jonggi Gultom

Siantar, hetanews.com - Dame Jonggi Gultom mempertanyakan kinerja Pimpinan DPRD Siantar atas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi I DPRD Siantar, Robby Tambunan. 

Menurut dia, Pimpinan DPRD Siantar harus mempertimbangkan usulan PAW dari setiap Partai terhadap Anggota DPRD Siantar.

Alasanya, kata dia, untuk mencegah kesewenang-wenangan dari parpol terhadap anggota DPRD.

Kuasa Hukum Robby Tambunan ini mengungkapkan, DPRD Siantar malah menyetujui PAW Robby Tambunan hingga meneruskan permohonan PAW tersebut ke Walikota Siantar. 

Seharusnya, kata dia, DPRD Siantar harus mempertimbangkan dasar PAW Robby Tambunan oleh PKP Indonesia terlebih dahulu.

"Maunya kan dipertanyakan dulu, karena DPRD Siantar berhak mengkaji alasan PAW tersebut. Biar gak ada sikap-sikap arogansi Parpol dalam melakukan PAW terhadap anggota DPRD," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Siantar, Wanden Siboro disinggung mengenai hal tersebut menjelaskan bahwa PAW bukan ranah DPRD Siantar.

"Itu kan ranah partai politik. Hubungan antara dia (Robby) dengan Partai Politiknya. Lain hal dengan perbuatan dia dengan di kantor. Ini kan partai yang mengusulkan, mana boleh kita campuri" jelasnya.

Wanden menambahkan, Parpol punya hak dalam melakukan pengusulan PAW terhadap anggota kader (Parpol) yang menjadi anggota DPRD. 

Mengenai gugatan terhadap DPRD Siantar oleh kuasa hukum Robby Tambunan, Siboro mengatakan seharusnya yang menjadi tergugat adalah PKP Indonesia, bukan DPRD Siantar.

"Seharusnya yang dia gugat itu partai. Karena partai yang mengusulkan PAW. Tapi kalau memang sudah seperti itu, ya gak masalah. Itu kan hak dia," pungkasnya.

"Lagian itu idak punya dasar, diaturan mana dibuat harus ada dulu rapat di DPRD yang membahas PAW? Itu kan usulan partai, bukan ranah DPRD," jelas Wanden Siboro menambahkan.

Perkara atas PAW Robby Tambunan bergulir dipersidangan PN Siantar. Selasa siang, digelar sidang penyerahan jawaban oleh tergugat I DPK PKP Indonesia melalui kuasa hukumnya. 

Kemudian jawaban dari tergugat II DPRD Siantar, melalui surat yang dikirim dari Pos kepada penggugat di PN Siantar

Penulis: gee. Editor: edo.