HETANEWS

Soal Pemberhentiannya Sebagai Ketua Bawaslu Siantar, Ini Kata Sepriandi

Ketua Bawaslu Kota Siantar, Sepriandison Saragih, diwawancarai awak media, Jumat (12/4/2019). (foto/hza)

Siantar, hetanews.com - Sepriandison Saragih menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap sebagai Ketua Bawaslu Kota Siantar, Jumat (12/4/2019) siang.

Dia tidak terima atas keputusan itu dan meragukan keputusan DKPP yang menggelar sidang hanya berlangsung dua kali tersebut.

"Selama persidangan alat bukti pembelaan tidak pernah disahkan oleh majelis DKPP. Saya juga berencana akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan akan melaporkan putusan ini ke majelis kode etik DKPP RI," ungkapnya.

Menurutnya, keputusan itu subjektif tidak objektif. Pemeriksaan hanya dilakukan dua kali dan langsung diputuskan. Yang kedua, selama persidangkan tidak pernah dipertimbangkan keberatan dan bukti saya. Ini ada apa?, ungkapnya.

Dengan tudingan, dirinya sebagai pengurus partai Demokrat, Sepriandison bersumpah, dirinya tidak pernah menjadi sebagai pengurus Demokrat Kota Siantar.

"Saya kecewa dengan majelis hakim DKPP tidak memanggil pihak terkait yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Pematangsiantar. Bila perlu saya akan surati Bapak Joko Widodo," pungkasnya.

Sebelumnya, jelang Pemilu serentak, 17 April 2019, pihak DKPP RI mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Ketua Bawaslu Siantar, Sespriandison Saragih, Rabu (10/4/2019), di Jakarta.

Sanksi pemberhentian yang dilakukan DKPP, Sepriandison dinilai dan terbukti menjadi pengurus Partai Politik (Parpol) Demokrat Kota Siantar dan  melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Hal ini terungkap sesuai SK DPP Partai Demokrat Nomor: 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Periode 2017-2022, nama Sepriandi Saragih tercantum sebagai Wakil Ketua II.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Togar Sitorus, yang juga selaku Ketua DPC Demokrat Siantar, ketika ditemui di Balai kota, menyampaikan, Sepriandison pernah dicantumkan namanya. Namun Sepriandison  tidak bersedia namanya dicantumkan.

Baca juga: Soal Pemberhentian Ketua Bawaslu Siantar, Ini Komentar Ketua DPC Demokrat

"Begitu dia tahu namanya ada di Surat Keputusan (SK) langsung membuat pernyataan keberatan dan mengundurkan diri," ungkap Togar Sitorus, Kamis (11/4/2019) siang, seraya menyampaikan, Sepriandison membuat surat keberatan.

Lanjut Togar, Sepriandison, ada di kubu Partai Demokrat menjabat sebagai konsultan hukum dirinya dan konsultan Partai Demokrat.

"Nama dia dicantumkan dari DPC dan dia juga tidak pernah mendaftar,"ujar Togar kembali.

Disinggung terkait tindakakan Partai Demokrat pasca sanksi pemberhentian Sepriandison sebagai Ketua Bawaslu Kota Siantar, Togar Sitorus kembali mengatakan, tidak ada urusan dengan Sepriandison karena sudah habis kontrak konsultannya.

Penulis: hza. Editor: gun.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.