HETANEWS

Lemahnya Pengawasan Pemko Siantar Terhadap RTRW

Walikota Hefriansyah saat membacakan laporan LKPJ TA 2018 pada rapat paripurna III DPRD Sianyar, Senin 8 April 2019. (foto : Humas Pemko Siantar)

Siantar hetanews.com - Lambanya penyelesaian revisi Perda No 1 Tahun 2013 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Siantar berdampak banyaknya pendirian bangunan yang tidak sesuai tempatnya.

"Kita lihat dilapangan ada bangunan perumahan di jalur hijau, padahal itu tidak boleh," kata Anggota DPRD Siantar, Heri Agus Siregar, Rabu (10/4/2019).

Anggota Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Siantar ini mengatakan, revisi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terhadap RTRW tersebut masih butuh proses panjang.

"Belum ada perubahan RTRW, masih dalam revisi. Tetapi  di zona hijau ke jalur kuning, di jalur hijau tersebut sudah ada pembangunan perumahan," ucapnya.

Hal itu, kata dia, diakibatkan lemahnya Pemko Siantar dalam melakukan pengawasan terhadap massifnya pengalihfungsian lahan hijau menjadi perumahan.

"Kita sangat menyesalkan kejadian seperti ini. Sepertinya emerintah kota lemah dalam melakukan pengawasan," ucapnya.

Ketua Fraksi Hanura Keadilan DPRD Siantar, Kennedy Parapat mengatakan, revisi Perda RTRW yang dilakukan butuh proses yang panjang.

Revisi RTRW yang dilakukan ini berdasarkan adanya perkembangan kota selama ini. 

"Revisi itu ada aturan aturan yang harus dilakukan pemerintah kota. Misalnya apa dasar yang mengakibatkan revisi itu sendiri," ucapnya ditemui usai sidang Paripurna, Selasa kemarin.

Perubahan atau pengalihfungsian lahan di zona tertentu, kata Kennedy, harus ada dulu aturan yang sah tertuang didalam perda. 

Baca juga: Revisi RTRW Siantar Masih Belum Jelas

Penulis: gee. Editor: edo.