Tobasa hetanews.com- Para undangan menikmati keindahan Danau Toba dari Lokasi The Kaldera- Toba Nomadic Escape saat acara peresmian destinasi wisata tersebut.

Para undangan disuguhkan gondang Batak sembari menyeruput hangatnya kopi Danau Toba. Disisi lain para pemilik tanah adat diabaikan bahkan tidak diizinkan ikut dalam peresmian tersebut.

Sementara mereka hanya ingin menanyakan status Tanah Adat mereka kepada pengurus BODT dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

“Kami adalah pemilik tanah di sini, tapi menginjakkan kaki pun di tanah kami, kami tak diizinkan, harus ada katanya undangan,”kata Hotler boru Sidabutar (80), pada saat acara perismian, Kamis (4/4/2019) kemarin.

Hotler mewarisi tanah dari leluhurnya di Silali. Tanah itu merupakan satu-satunya peninggalan mertuanya.

Di tanah tersebutlah dia menanam padi darat sejak menikah dengan suaminya. Ibu yang melahirkan 10 orang anak tersebut sangat menyesalkan sikap pemerintah yang tidak menghargai sedikit pun keberadaan mereka.

Apalagi sampai saat ini belum ada pengakuan dari pemerintah atas tanah adat mereka dari Keturunan Marga Sirait dari Bius Raja Paropat Sigapiton

Pak Naek Sirait, keturunan raja bius yang tinggal di Desa Sigapiton juga mengecam keras tindakan para petugas keamanan yang mencabuti pohon pisang mereka di lokasi Silali.

.”Mereka menyuruh kami mencabuti pisang tersebut sehari sebelum peresmian ini dengan alasan kalau investor melihat pisang-pisang tersebut, para investor tersebut akan mengurungkan niatnya membangun di tanah tersebut”, cerita Pak Naek.

“Sedihnya lagi, tadi pagi saat kami ke Silali, pisang-pisang kami sudah dicabuti oleh mereka”, tambah Oppu Melita.

Ratusan masyarakat lokal bertahan di luar lokasi peresmian, yang dulu wilayah tersebut merupakan ruang hidup mereka sebagai lahan perekebunan yang diwarisi secara turun temurun.

Pembangunan The Kaldera Toba Nomadic Escape dimulai sejak awal 2019 setelah proses penyerahan sertifikat hak pengelolaan tahap 1 pada Desember 2018.

Dalam pembangunan tahap pertama, hak pengelolaan lahan atau HPL yang keluar seluas 279 Hektare dari total 386,72 Hektare. Lokasinya berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.

Pembangunan fisik di lahan seluas 2 hektare menjadi fokus utama sejak Badan Pelaksana Otorita Danau Toba mendapat hak pengelolaan.

Lahan yang dikelola oleh BODT tersebut dipertanyakan oleh lembaga Adat Bius Motung Siopat Marga dan Raja Paropat Sigapiton. Mereka bukan menolak pembangunan Kaldera Toba Nomadic Escape.

Namun tanah adat yang jauh sebelumnya sudah dikuasi masyarakat setempat secara turun temurun. Lembaga adat tersebut telah menyurati kementrian terkait untuk meminta pengakuan atas tanah adat mereka.

Sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak pemerintah terkait tanah adat tersebut. Sehingga ratusan masyarakat mendatangi peresmian Kawasan The Kaldera- Toba Nomadic Escape, yang dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Baca juga: Warga Minta Penjelasan Tanah Adat Saat Peresmian The Kaldera-Toba Nomadic Escape