HETANEWS

PN Simalungun Siapkan E-court, Tapi Belum Satupun Mendaftar

Ketua PN Simalungun, Jon Sarman Saragih SH MHum, didampingi Humas, A Ginting dan P Saragih. (foto ay)

Simalungun, hetanews.com - Pengadilan Negeri (PN) Simalungun sudah menyiapkan E-court (peradilan dengan sistem elektronik), sejak Oktober 2018, lalu.

Tiga bulan setelah dikeluarkannya PERMA No.3/2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara, di pengadilan secara elektronik, pada Juli 2018 oleh Mahkamah Agung RI.       

Demikian diungkapkan Ketua PN Simalungun, Jon Sarman Saragih SH MHum, didampingi Humas, Aries Ginting SH dan P Saragih, Panmud Hukum, kepada wartawan, Senin (1/4/2019).        

"Kita sudah stand by dan siap memberikan pelayanan E-court, tapi hingga saat ini belum ada satu pun yang mendaftar secara elektronik (online). Padahal, PN Simalungun telah melakukan sosialisasi kepada advokat di Siantar-Simalungun dan juga perbankan,"jelas Saragih.         

Lebih lanjut, dijelaskan Saragih, proses berperkara secara elektronik (E-court) memperlancar proses penyelesaian perkara sesuai azas peradilan yang sederhana, biaya ringan dan cepat. Pencari keadilan bisa mendaftar dari mana saja tanpa harus datang ke Pengadilan, panjar biaya juga dapat dilakukan dimana saja dan panggilan juga dilakukan melalui elektronik, katanya.          

Untuk bisa mendaftar secara E-court,  persyaratannya antara lain, advokat harus pengguna terdaftar mempunyai KTP, Kartu Pengacara, Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi dan pendaftaran melalui sistem informasi  pengadilan (aplikasi),  domisili pengguna elektronik, validasi dan verifikasi dari Mahkamah Agung.           

Sesuai pantauan wartawan di PN Simalungun, dengan banyaknya advokat yang beraktifitas di kantor itu, tak satupun menggunakan E-court. Padahal, PN Simalungun sudah siap  memberikan pelayanan dengan sistem pelayanan yang baik.        

Ditambahkan Ginting, jika E-court sejalan dengan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (PTSP), selain menghemat biaya dan singkat juga mengurangi kontak langsung antara pencari keadilan dan pegawai pengadilan, yang dimungkinkan untuk  melakukan koorporasi. Hal ini untuk menghindari Pungli, suap dan lainnya.

Penulis: ay. Editor: gun.