HETANEWS

KPK: 87.000 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut 87.000 penyelenggara negara belum menyerahkan LHKPN hingga batas akhir pada 31 Maret 2019.

Jakarta, hetanews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, 87.000 penyelenggara negara belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka hingga batas akhir pada 31 Maret 2019 pukul 24.00 WIB. KPK mengimbau mereka untuk segera melaporkan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlambat melaporkan harta kekayaannya, mereka dapat melaporkan secara elektronik melalui e-LHKPN atau datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK.

Terhadap mereka yang terlambat, KPK tetap akan menerima kendati memberikan catatan khusus bahwa yang bersangkutan tidak tepat waktu.

"Mereka yang lapor setelah 31 Maret 2019 akan tercatat sebagai pelaporan yang terlambat, meskipun nanti pelaporan itu tetap akan masuk ke dalam sistem. Nanti ketentuan soal sanksinya ada di instansi masing-masing," kata Febri di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Berdasarkan data KPK, sebanyak 215 instansi telah melapor 100 persen dari jumlah wajib lapor. Mereka antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), Pemprov Jawa Tengah, BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.

Legislatif menduduki tempat paling rendah dalam tingkat kepatuhan LHKPN. Febri menyebut masih ada 56,32 persen unsur legislatif yang belum lapor. 

"Tingkat kepatuhan yang paling rendah dari ikhtisar pelaporan secara keseluruhan itu adalah sektor legislatif dalam hal ini DPR dan DPRD. Namun, KPK mengapreasiasi kepada 312 legislator yang telah membuat LHKPN," tuturnya.

KPK berharap para ASN dapat mematuhi aturan terkait pelaporan LHKPN sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Terkait pelaporan LHKPN KPK berencana akan membeberkan nama-nama legislator yang telah melaporkan LHKPN-nya.

Hal itu bertujuan agar publik dapat memiliki informasi tambahan mana calon pemimpinnya yang akal maju di Pemilu 2019 yang telah patuh melaporkan LHKPN-nya.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN mencapai 74,39 persen. KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada 252.000 penyelenggara negara yang sudah mematuhi aturan dengan melaporkan LHKPN tepat waktu.

"Ini menjadi contoh dan bentuk pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat," ujarnya.

sumber: inews.id

Editor: sella.