Siantar, hetanews.com - Ikatan Keluarga Islam Simalungun (IKEIS) Kota Siantar menghimbau pengurus dan anggota IKEIS untuk tidak berperan dalam acara HUT Siantar pada 24 April 2019 mendatang.

Pengurus DPC IKEIS Kota Siantar menyampaikan hal tersebut melalui surat terbuka.

Pernyataan IKEIS yang menolak berperan dalam kegiatan HUT Kota Siantar, untuk menjaga serta melindungi harkat dan martabat etnis Simalungun sebagai tuan rumah di Kota Siantar.

Mengingat pada tahun 2018 silam,  Walikota Siantar Hefriansyah, diduga telah melakukan penistaan kepada etnis Simalungun pada saat perayaan HUT Kota Siantar.

Dugaan penistaan itu berawal saat Panitia HUT mengeluarkan tampilan design brosur HUT bergambar rumah adat simalungun yang dinilai menista Simalungun.

Kemudian dugaan penistaan ini ditangani oleh DPRD Siantar dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki persoalan penistaan tersebut.

Namun tindak lanjut dalam penyelesaian dugaan penistaan itu berhenti ditengah jalan, akibat tidak kuorum-nya peserta rapat paripurna DPRD yang membahas dugaan penistaan kala itu.

Selain dugaan penistaan, kekecewaan IKEIS kepada Walikota Siantar adalah proses pemindahan lokasi pembangunan Tugu Sang Naualuh oleh Walikota Hefriansyah.

Walikota Siantar itu memindahkam lokasi pembangunan tugu dari Lapangan Merdeka ke Lapangan H. Adam Malik, pada pekan kedua November 2018.

IKEIS menilai, pemindahan lokasi tugu Sang Naualuh tersebut justru akhirnya menghentikan rencana pembangunan.

Hal itu dibuktikan sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah untuk menindak lanjuti pembangunan tugu tersebut.

Atas persoalan itu, IKEIS menilai sebaiknya suku Simalungun di Siantar tetap menjaga harkat dan martabat etnis Simalungun.

Dengan tidak ikut berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam acara HUT Kota Siantar.

"Kami juga berharap dan  menghimbau  kepada organisasi dan Lembaga Etnis Simalungun lainnya untuk melakukan perlawanan dan memboikot pelaksanaan HUT," tulis Lisman Saragih, seperti dikutip dari surat terbuka.

IKEIS juga beharap organisasi suku Simalungun lainya menyatakan sikap  yang sama, seperti tuntutan pemakzulan Walikota Siantar pasca perayaan HUT Siantar Ke-147 tahun lalu.

Dimana saat itu, sejumlah organisasi suku Simalungun di Kota Siantar ikut menyatakan sikap dan menuntut pemakzulan Walikota dalam aksi unjuk rasa yang berulang kali digelar.

"Kami juga menghimbau supaya tidak ada catatan sejarah yang menyatakan sebagai penghianat etnis Simalungun atau penudukung penista etnis Simalungun," tegasnya.

Pernyataan serupa terkait penolakan dalam keikut sertaan kegiatan HUT Siantar 2019, juga disampaikan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI).

Baca juga: KNPSI dan Suku Simalungun Pastikan Tidak Berperan dalam HUT Kota Siantar 2019