Asahan, hetanews.com - Hasil kerja keras Pemkab Asahan, di bawah kepemimpinan, Drs. H. Taufan Gama Simatupang, dan H. Surya, beserta seluruh jajaran dalam menyampaikan pertanggungjawaban Bupati Asahan atas Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2018, berbuah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan tersebut, juga terasa semakin bermakna karena bersama Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, merupakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pertama se- Sumatera Utara yang menerima Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Wakil Bupati Asahan, H. Surya, didampingi Ketua DPRD Asahan, menerima langsung predikat WTP, dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol 22, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, pada Kamis (28/3/2019).

Turut hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, Sekda Asahan, Asisten III, Ka. BPKAD, Inspektorat, Ka. Bappeda, Sekwan serta Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se- Sumatera Utara.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Dra Ambar Wahyuni, memberikan apresiasi atas kerja keras Pemkab Asahan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

"Pemberian opini WTP tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan BPK atas laporan keuangan yang telah diserahkan Pemkab Asahan, pada 18 Februari 2019 dan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), “ungkapnya.

Dia berpesan, bahwa DPRD Kabupaten/Kota, wajib menerima laporan pertanggungjawaban Bupati Atas Laporan Keuangan Daerah, sebelum masa Laporan berakhir, terlebih apabila Pemkab/Kota tersebut, mendapat predikat WTP dari BPK.

Dia juga menyampaikan, bahwa sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebelum laporan keuangan diserahkan kepada DPRD wajib diaudit oleh BPK. Sehingga apapun hasil nantinya, apakah Pemkab mendapat predikat WTP, WDP maupun tidak wajar (disclaimer), semestinya pertanggungjawaban Kepala Daerah diterima oleh DPRD Kabupaten/Kota.

"Sesuai amanat Undang – Undang, BPK merupakan satu – satunya lembaga eksternal auditor yang sejajar dengan Pemerintah, DPR, MPR, MK dan KY. Oleh karena itu, semestinya apa yang sudah merupakan hasil audit BPK terhadap pertanggungjawaban dari Pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu dikritisi lagi," tambahnya.

Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang, melalui Wakil Bupati, H Surya, mengucapkan terima kasih atas pemberian laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari BPK Perwakilan Sumut.

"Tahun ini Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menerima predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Hal tersebut, menandai prestasi Pemkab Asahan memperoleh predikat WTP selama 2 tahun berturut – turut," jelas Surya.

Predikat WTP yang didapat tersebut, merupakan hasil usaha yang maksimal dari seluruh instansi terkait serta harus dipertahankan di tahun-tahun berikutnya, katanya.

Terakhir, dia juga berharap kepada DPRD  Asahan, agar tetap membina hubungan kerjasama dengan Pemkab Asahan untuk menindaklanjuti temuan BPK sekecil apapun.