HETANEWS

Dugaan Kasus Penyalahgunaan Wewenang Mutasi Pejabat di BKD, Kapolres: Belum Kita Limpahkan ke Polda Sumut

Kapolres Siantar, AKBP Heribertus Ompusunggu ketika diwawancari, di ruangan Aula Polres Siantar, Senin (25/3/2019). (foto/hza)

Siantar, hetanews.com - Dua kasus dugaan korupsi pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Siantar yang sempat ditangani Satreskrim Polres Siantar, kini telah dilimpahkan ke Polda Sumut.

Perihal dilimpahkanya kasus dugaan korupsi tersebut, dibenarkan langsung oleh Kapolres Siantar, AKBP Heribertus Ompusunggu, Senin (25/3/2019) siang, ketika dikonfirmasi, di Mapolres Siantar.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Siantar, melalui unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), memanggil tiga Kepala Dinas, yakni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Zainal Siahaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Jonson Tambunan, dan Kepala Dinas Kesehatan, dr Ronald Saragih.

Untuk pemanggilan Kepala BKD, penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Siantar, tengah menyelidiki dugaan terjadinya peristiwa penyalahgunaan wewenang, dalam mutasi pejabat, sehubung surat Keputusan Wali Kota Nomor ; 821/011/K-THN 2019, tanggal 11 Januari 2019.

"Untuk kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mutasi pejabat di Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), belum kita limpahkan ke-Polda Sumut. Karena masih mengumpulkan domukemen," ungkap AKBP Heribertus Ompusunggu.

Sebelumnya diberitakan, Kasubbag Humas Polres Siantar, Iptu Resbon Gultom, menyampaikan, pemanggilan tiga kepala dinas tersebut untuk merevisi anggaran, di Tahun 2018.

"Mereka datang untuk merevisi anggaran tahun 2018 yang sudah terlaksana serta dokumen dan  melakukan penyelidikan," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, Resbon kembali mengatakan, bila ditemukan adanya kejanggalan akan dilakukan penyidikan.

"Bila ada kejanggalan, statusnya akan ditingkatkan menjadi penyidikan,"ujarnya.

Penulis: hza. Editor: gun.