HETANEWS

Kapolres Siantar: Kasus Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan dan PU, Kita Limpahkan ke Polda Sumut

Kapolres Siantar, AKBP Heribertus Ompusungguh, ketika diwawancarai, di ruangan Aula Polres Siantar, Senin (25/3/2019). (foto/hza)

Siantar, hetanews.com-Dua kasus dugaan korupsi, pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Siantar, yang sempat ditangani Satreskrim Polres Siantar, kini telah dilimpahkan ke Polda Sumut.

Perihal dilimpahkanya kasus dugaan korupsi tersebut, dibenarkan langsung oleh Kapolres Siantar, AKBP Heribertus Ompusunggu, Senin (25/3/2019) siang, ketika dikonfirmasi wartawan, di Mapolres Siantar.

"Sudah kita limpahkan kasusnya ke Polda Sumut. Kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR," ungkapnya.

Jelas Heribertus Ompusunggu lagi, dilimpahkannya kasus dugaan korupsi tersebut ke Polda Sumut, karena di sana Tipikornya.

"Kita limpahkan karena cakupannya besar ya, masalah anggaran. Nantinya pihak polda lah yang memanggil-manggil kelanjutannya," ujarnya.

Ditanya, apakah sudah ada dugaan yang cukup besar terkait kasus korupsi? AKBP Heribertus Ompusunggu, menyampaikan sudah ada.

"Sementara sudah ada dugaan besar kasus korupsinya, pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan," ucapnya seraya mengatakan, berkas yang dikirim ke Polda, sama dengan isi surat pemanggilan kepala daerah kemarin.

Baca juga: Kasus Dinkes masih Proses Penyelidikan, DPRD akan Panggil Dinkes Dan BPJS

Sekadar diketahui, pihak Satreskrim Polres Siantar, melalui unit tindak pidana korupsi (Tipikor), beberapa waktu lalu, memanggil tiga Kepala Dinas Kota Siantar, yakni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Zainal Siahaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Jonson Tambunan, dan Kepala Dinas Kesehatan, dr Ronald Saragih untuk meminta dokumen, karena penyidik Tipikor tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi.

Dua kasus yang dilimpah ke Polda Sumut, yakni, dugaan korupsi pada di Dinkes Siantar terkait dugaan penyimpangan dan penyelewengan dana kapitasi di Dinas Kesehatan Kota Siantar tahun 2018.

Sementara kasus dugaan korupsi  pada Dinas PUPR Kota Siantar, terkait dugaan korupsi proyek peningkatan saluran sekunder, di tiga lokasi proyek, yakni, peningkatan saluran sekunder D.I. Bahkors II senilai Rp 3.264.107.000, peningkatan saluran sekunder D.I. Simarinbun senilai 1.495.824.000 dan peningkatan saluran sekunder D.I. Tambun Barat, senilai Rp 984.156.000.

Penulis: hza. Editor: gun.