HETANEWS

Dinas PUPR Diminta Supaya Tuntaskan Pembangunan Outer Ring Road

Pembangunan jembatan outer ring road, di Jalan Tambun Timur, Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba, Jumat, 21 Februari 2019, lalu. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Anggota Komisi III DPRD Siantar, Maurits Siahaan, meminta Dinas PUPR Kota Siantar, serius menangani proyek pembangunan outer ring road. 

Anggota fraksi Demokrat DPRD Siantar ini, meminta agar Dinas PUPR segera menyelesaikan proyek jalan sepanjang 16 KM tersebut, hingga akhir tahun 2019 ini.

"Ring road, atau jembatan - jembatan di sana harus tuntas di tahun 2019, karena itu adalah satu akses jalan untuk mengurangi kemacetan di Kota Siantar," kata Maurits, Rabu (13/3/2019).

Menurut dia, pemutusan kontrak terhadap PT. Tisah Lestari, sebagai kontaktor tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Dinas PUPR. Ia menyarankan agar hal itu terlebih dulu, diberitahukan ke DPRD Siantar melalui komisi III.

"Sampai sekarang gak ada pemberitahuan itu (pemutusan kontrak) sampai ke DPRD. Sebaiknya disampaikan ke Ketua DPRD, baru ketua menyampaikan ke Komisi III biar ditindak lanjuti," ungkapnya.

Ia mencontohkan hal yang serupa, yakni pembangunan tugu Sang Nauluh Damanik, di lapangan Adam Malik yang pembangunannya dihentikan.

"Tidak segampang itu Dinas PUPR memutuskan kontrak terhadap pihak ketiga (kontraktor)," tandasnya.

Terkait anggaran yang diperuntukkan terhadap pembangunan jembatan senilai Rp. 12 Milyar, Maurits meminta Dinas PUPR bertanggung jawab, sebagai pihak pengguna anggaran.

"Dinas PUPR harus bertanggung jawab dalam hal ini, karena mereka yang merencanakan pembuatan kontrak itu. Termasuk konsultan yang dihunjuk Pemko Siantar melalui Dinas PUPR," pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas PUPR telah memutus kontrak dengan PT. Tisah Lestari, sebagai kontraktor pembangunan jembatan di outer ring road yang terletak sebelum Jalan Tambun Timur, Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba. 

Dikatakan, pihak kontraktor tidak mampu menyelesaikan pembangunan proyek senilai Rp. 12 Milyar tersebut. Sementara jembatan itu mulai dikerjakan pada Juni 2018 dan ditargetkan selesai Desember 2018. 

Karena jembatan itu tidak selesai dikerjakan, Dinas PUPR berencana untuk memblack list pihak kontraktor sebagai sangsi atas gagalnya proyek tersebut

Penulis: gee. Editor: gun.