HETANEWS

Terdaftar 881 PNS yang Urus Kelengkapan Berkas SK Pensiun ke PN Simalungun

Paringatan Saragih SH, Panmud Hukum PN Simalungun. (foto/ay)

Simalungun, hetanews.com - Untuk menjamin kelancaran  pelaksanaan pertimbangan teknis pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka diterbitkanlah peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 2 Tahun 2018.

Sesuai peraturan BKN itu, antara lain menyebutkan, agar melengkapi surat tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri (PN) setempat bagi setiap PNS yang akan menjalani masa pensiun.         

Untuk itu, sesuai data yang diperoleh wartawan melalui Panmud Hukum PN Simalungun, Paringatan Saragih, Rabu (13/3/2019), sejak tahun 2018 hingga 12 Maret 2019, tercatat 881 PNS yang telah mengambil SK (Surat Keterangan)  tidak pernah terpidana, guna melengkapi persyaratan berkas dalam pengurusan masa pensiun.            

"Dari  881 pemohon surat keterangan  tidak pernah terpidana tersebut, tak seorangpun diantara PNS itu yang pernah terpidana,"jelas  Saragih.              

Dia juga  menambahkan, yang mengurus SK kebanyakan dari PNS berprofesi guru, kemudian dari kantor-kantor pemerintahan yang ada di Simalungun. Untuk melengkapi berkas tersebut, diperlukan SKCK dari Polres, SK Pangulu, KTP, KK dan Pasfoto serta melampirkan surat permohonan.

Penulis: ay. Editor: gun.