HETANEWS

Gubsu Kembali Digugat Mantan Dewas PDAM Tirtanadi ke PTUN

Tangki air kantor PDAM Tirtanadi Jalan Sisingamangaraja Medan. (foto/INT)

Medan, hetanews.com - Tiga mantan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi resmi menggugat Gubernur Sumut (Gubsu) ke PTUN Medan, Selasa (12/3/2019). Mereka menggugat penerbitkan SK pemberhentian Dewas BUMD yang dinilai melawan hukum.

"Gugatan itu terdaftar dalam Register Perkara No 66.G 19/PTUN Medan tanggal 12 Maret 2019," ujar Syahruzal Yusuf, SH dan Mulyadi, SH selaku Kuasa Hukum T. Fahmi Johan, Farianda Putra Sinik dan Anggia Ramadhan kepada wartawan di Medan.

Menurut Syahruzal, SK No.188.44/34/KPTS/2019 tanggal 32 Januari 2019 yang diterbitkan Gubsu selaku tergugat tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi bertentangan dengan Pasal 44 PP No.54 Tahun 2017 tentang BUMD jo Pasal 28 Permendagri No.37/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewas atau Komisaris BUMD. Sesuai peraturan tersebut, jabatan Dewas dan komisaris BUMD berakhir apabila, meninggal dunia, berakhir masa jabatannya atau diberhentikan sewaktu-waktu.

"Kalau diberhentikan sewaktu-waktu, Gubsu wajib memberitahukan alasan pemberhentian Dewas PDAM Tirtanadi tersebut. Seperti tidak melaksanakan tugas, terlibat kecurangan, dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan atau mengundurkan diri. Namun dalam SK Gubsu No 188/34/KPTS/2019 tanggal 31 Januari 2019 tersebut tidak menyebutkan alasan tersebut," jelas Syahruzal yang menyebut tindakan Gubsu memberhentikan Dewas PDAM Tirtanadi sebagai cacat prosedural dan mengabaikan prinsif penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam gugatan setebal 16 halaman itu para penggugat berharap Majelis Hakim PTUN Medan segera menentukan hari persidangan, sekaligus mengeluarkan penetapan penundaan dan membatalkan SK No.188.44/34/2019 tersebut.

Syahruzal juga menilai jawaban Gubsu tentang pemberhentian T. Johan dkk karena melanggar PP No.54/2017 tentang jumlah Dewas yang melebihi direksi, tidak tepat. Pasalnya Edy Rahmayadi tidak boleh menafsirkan SK Gubsu sebelumnya tentang pengangkatan anggota Dewas PDAM Tirtanadi periode 2018-2021 tidak sah. "Jadi ketidakabsahannya harus diuji dulu di PTUN," ujar Syahruzal.

Sementara itu, Anggia Ramadhan mantan Dewas PDAM Tirtanadi menambahkan, ada beberapa putusan yang diharapkan. Yang pertama adalah putusan sela.

"Kami bersama penasehat hukum meminta untuk penundaan SK pemberhentian kami sehingga kami fokus pada proses pengujian SK pemberhentian. Yang kedua, ketika putusan akhir nanti hakim mengabulkan permohonan kami, maka kami berharap Gubsu untuk taat dan patuh terhadap hukum karena Gubsu diangkat sudah disumpah untuk selalu taat terhadap perundang-undangan yang berlaku," tandasnya. 

Penulis: david. Editor: gun.