HETANEWS.COM

Mangatas: Walikota Itu Banyak Lagilah Belajar

Pelantikan 77 Pejabat Di Pemko Siantar, Selasa 05 Maret 2019.(Foto/Doc Hetanews)

Siantar, hetanews.com - Terkait mutasi dan rotasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Siantar yang disinyalir melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 serta surat dari Direktur Jendral (Dirjend) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 821/2044/DUKCAPIL mendapat respon dari DPRD Kota Siantar.

Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi, Selasa (12/03/2019) menyebutkan sebaiknya dalam melakulan pergesaran jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Walikota diharapkan tidak melanggar ketentutan yang ada.

"Artinya begini Walikota itu kalau melantik jangan melanggar ketentuan perundang-undangan, itu yang paling pertama," katanya.

Baca juga: Abaikan UU No 24 dab Surat Dirjen Walikota Hefriansyah Mutasi 3 Pejabat Disdukcapil

Mangatas menyebutkan biasa hal yang seperti ini sering terjadi, dan jika yang diganti tidak merasa keberatan Pemko tidak mendapatkan masalah.

"Mungkin bagi pemerintah kota engga masalah, tapi orang yang diganti kalau diam biasanya lolos, tapi kalau orangnya tidak diam, maka akan dikeluarkan rekomendasi, seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya," katanya.

Dikatakan bahwa jika hal tersebut terus menerus terjadi, bagaimana dengan Administrasi dan jalannya roda pemerintahan di Kota Siantar, untuk itu Mangatas mengharapkan agar Walikota belajar memahami peraturan.

"Walikota itu (Hefriansyah) banyak lagi lah belajar, jangan karena keinginan pribadi atau teman-temannya, Walikota itu bekerja atas peraturan perundang-undangan dan itu tidak bisa dilanggar itu," katanya.

Baca juga: BKD Siantar Akui Mutasi Pejabat Disdukcapil Tak Sesuai Aturan

Terpisah salah seorang anggota Komisi I DPRD Siantar yang membidangi Pemerintahan Hotmaulina Malau sangat menyayangkan hal tersebut.

"Massa mereka tidak baca dan harusnya mereka bacalah peraturan itu sebelum melakukan keputusan, ini yang jadi pertanyaan apakah BKDnya tidak tahu soal itu?," katanya

Untuk itu kata Hotmaulina dia meminta kepada Pemko Siantar agar membaca terlebih dahulu aturan yang ada sebelum memutuskan sesuatu.

"Sebelum bertindak sebaiknya Pemko mempelajari dahulu peraturan, sehingga tidak ada masalah kedepannya," katanya.

Penulis: tom. Editor: tom.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan