HETANEWS

Eliakim Simanjuntak Belum Terima Putusan Pelanggaran Pemilu

Eliakim Simanjuntak (pegang mick) saat menerima aspirasi pengunjukrasa di halaman gedung DPRD Siantar, 3 Mei 2018.

Siantar, hetanews.com - Caleg DPRD Siantar dari Partai Demokrat, Eliakim Simanjuntak, tampak legowo atas putusan hasil sidang pelanggaran administrasi Pemilu 2019 yang digelar Bawaslu Siantar, Senin kemarin.

Anggota DPRD Kota Siantar ini menyampaikan,  apapun keputusan Majelis Pemeriksa menurutnya hal itu merupakan yang terbaik.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut akan disampaikan kepada DPC Partai Demokrat Siantar, dan selanjutnya partai pengusungnya itu akan menyampaikan keputusan itu kepada dirinya selaku terlapor.

"Sepanjang belum saya lihat putusannya, saya belum bisa kasih komentar," kata Eliakim, Selasa (12/3/2019).

Apalagi, lanjut Simanjuntak, ia mengaku tidak pernah diundang selama jadwal sidang pelanggaran administrasi Pemilu 2019 yang digelar di kantor Bawaslu Kota Siantar.

Pernyataan serupa juga disampaikan Eliakim saat diwawancarai terpisah, pada sidang agenda penyerahan alat bukti kepada Majelis Pemeriksa.

"Gak ada nyampe samaku (undangan), karena biasanya undangan itu disampaikan ke Partai. Sama ku gak nyampe," katanya diwawancarai Senin 4 Maret 2019 kemarin.

Berita sebelumnya, terlapor adalah mantan Ketua DPRD Siantar dan anggota DPRD periode 2014-2019 dari fraksi Demokrat. Ia mengadakan kegiatan reses di kediamannya, pada Sabtu 2 Februari 2019.

Usai kegiatan tersebut, Eliakim membagikan amplop berisikan bahan kampanye berupa kartu nama beserta uang senilai Rp.50 ribu kepada warga setempat yang merupakan peserta reses.

Disisi lain,  sidang yang digelar oleh Majelis Pemeriksa, Bawaslu telah memanggil Eliakim secara patut sebanyak dua kali.

Hal itu terungkap dalam sidang pelanggaran administrasi Pemilu pada, Jumat 1 Maret 2019.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang pelanggaran administrasi Pemilu, apabila terlapor tidak hadir sebanyak dua kali, maka sidang digelar tanpa kehadiran terlapor atau sidang In Absensia.

Sidang selanjutnya digelar tanpa kehadiran pihak terlapor (Eliakim), hingga agenda sidang putusan oleh Majelis Pemeriksa dibacakan. 

Pada sidang putusan, Pemilik suara terbanyak Pemilu 2014 ini dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi terkait metode penyebaran bahan kampanye.

Selanjutnya ia diberi peringatan tertulis hingga tidak mengikuti tahapan kampanye oleh Partai Demokrat Siantar, untuk satu kali penyebaran bahan kampanye di daerah pemilihannya.

Penulis: gee. Editor: edo.