HETANEWS

Putusan Sidang: Eliakim Dinyatakan Terbukti Secara Sah Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Sidang terakhir pelanggaran administrasi Pemilu 2019 dalam agenda pembacaan putusan oleh Majelis Pemeriksa, Senin 11 Maret 2019.

Siantar hetanews.com - Caleg DPRD Kota Siantar, Eliakim Simanjuntak dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi terkait metode penyebaran bahan kampanye.

Hal itu dinyatakan dalam sidang terakhir pelanggaran administrasi Pemilu 2019, dalam agenda pembacaan putusan oleh Majelis Pemeriksa di Bawaslu Kota Siantar, Senin (11/3/2019).

Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Pemeriksa Sepriandison Saragih dan Majelis Anggota Julita Lila Sinaga secara bergantian dihadapan pihak pelapor dalan hal ini Panwascam Siantar Timur.

Dalam sidang agenda putusan, Majelis pemeriksa membacakan beberapa poin putusan.

Pertama, Eliakim Simanjuntak dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu terkait penyebaran bahan kampanye menggunakan fasilitas negara lainnya.

Kedua, memerintahkan kepada KPU Siantar untuk memberikan peringatan tertulis kepada pelaksana kampanye DPC Partai Demokrat Siantar, atas nama Eliakim Simanjuntak.

Pihak Pelapor yang merupakan Panwascam Siantar Timur, diketuai oleh Franscius Sipayung

Ketiga, memerintahkan KPU Siantar untuk memberikan peringatan tertulis kepada pelaksana kampanye DPC Partai Demokrat Siantar, 

atas nama Eliakim Simanjuntak untuk tidak melaksanakan kampanye Pemilu dengan memanfaatkan fasilitas negara atau pun dibiayai negara.

Keempat, memerintahkan kepada KPU Siantar untuk tidak mengikut sertakan pelaksana kampanye DPC Partai Demokrat Kota Siantar, atas nama Eliakim Simanjuntak,

pada tahapan kampanye oleh peserta pemilu DPC Demokrat Siantar, untuk satu kali penyebaran bahan kampanye di Daerah Pemilihan terlapor (Eliakim).

Setelah membacakan putusan ini, Ketua Majelis Pemeriksa, Sepriandison mengatakan, kepada pihak terlapor dan pelapor diberi waktu selama tiga hari, sejak dibacakannya putusan.

"Apabila ada yang keberatan dengan putusan ini, baik pelapor dan terlapor, diberi waktu 3 hari untuk melakukan koreksi atau tidak," tandasnya seraya mengutuk palu.

Penulis: gee. Editor: edo.