HETANEWS

Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu: Eliakim Berkampanye dan Gunakan Fasilitas Negara

Ketua Majelis Pemeriksa, Sepriandison Saragih dan Majelis Anggota, Syafii Siregar memperlihatkan bukti kartu nama dan Amplop kepada pihak terkait, saat sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu, Jumat 8 Maret 2019 di Kantor Bawaslu Kota Siantar.

Siantar, hetanews.com - Sidang pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 kali ini memasuki agenda keterangan saksi tambahan dan sidang pemeriksaan saksi terkait, digelar Jumat (8/3/2019) di Kantor Bawaslu Siantar.

Saksi terkait yang hadir dalam sidang ini ialah KPU Kota Siantar, yang diwakili oleh Ketua KPU Daniel M.D Sibarani dan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Cristian Beny Panjaitan dan Agus Pandiangan Kasubag Hukum KPU Siantar.

Pihak terkait dalam hal ini KPU Siantar dimintai keterangan dalam memperjelas duduk dari pada perkara, yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor, Panwascam Siantar Selatan. 

Ketua KPU Siantar menjelaskan metode tentang metode kampanye. Ia mengatakan, sesuai dengan peraturan tertulis di dalam PKPU RI No.23 Tahun 2018 pada Pasal 23 ada beberapa metode kampanye. 

Baca juga: Eliakim Simanjuntak: Tidak Ada Money Politik Disitu, Kan Aku Lagi Reses

Setelah penyampaian itu, Ketua Majelis Pemeriksa menjelaskan, Pada tanggal 2 Februari 2019, Caleg DPRD Siantar Eliakim Simanjuntak yang juga anggota DPRD Siantar melakukan Reses. 

Sesuai dengan yang disampaikan Pelapor, sambung Ketua Majelis, Eliakim membagikan kartu nama bersama amplop berisi uang kepada peserta reses. 

"Apakah membagi kartu nama sebagai bahan kampanye dalam Metode Kampanye tersebut diperbolehkan atau tidak? " tanya Ketua Majelis, Sepriandison Saragih. 

Menjawab pertanyaan itu, Ketua KPU Siantar Daniel menjelaskan, karena Reses yang dilakukan Eliakim Simanjuntak diluar dari pertemuan terbatas dan pertemuan terbuka atau rapat umum, seperti yang diatur dalam PKPU, maka penyebaran bahan kampanye tersebut dilarang.

"Pembagian kartu nama atau bahan kampanye hanya dapat dilakukan pada saat pertemuan terbatas dan pertemuan terbuka, dan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian, yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu," jelasnya.

Baca juga: Respon Eliakim Setelah Dinyatakan Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu

Anggota Majelis Pemeriksa, Junita Lila Sinaga kembali menanyakan ke pihak terkait mengenai pembagian bahan kampanye saat reses oleh Eliakim Simanjuntak.

"Yang perlu kami tanyakan kembali ialah, ketika reses diadakan, itu kan anggaran negara. Pada saat itu Pelapor membagikan kartu nama diselipkan dalam amplop. Apakah pembagian ini dinamakan Kampanye?"

"Kemudian yang anda ketahui, anggaran reses itu di danai oleh Negara. Nah menurut pihak terkait, apakah itu juga menyalahi aturan yang ada? Karena disebutkan dalam PKPU, tidak bisa menggunakan fasilitas negara. Apakah (reses) bagian dari Fasilitas negara? " tanya Junita.

Menjawab itu, dua orang Komisioner KPU Siantar dan satu Kasubbag Hukum KPU Siantar sejenak berembuk. Tidak begitu lama, Komisioner KPU Siantar, Cristian Benny Panjaitan menyatakan hal itu termasuk fasiltas negara.

"Baik Majelis, itu termasuk," ucapnya singkat.

Ketua Majelis, Sepriandison Saragih, menambahkan pertanyaan. Ia menanyakan, sejumlah anggota DPRD Siantar yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Siantar, baru baru ini selesai melakukan reses. 

Baca juga: Handri Simorangkir Tiru Ucapan Eliakim Simanjuntak saat Bagi Amplop Berisi Uang dan Kartu Nama

"Apakah reses yang mereka buat itu ada pemberitahuan kepada Pihak terkait? Apakah mereka wajib memberitahukan atau tidak?," tanya Sepriandi.

Ketua KPU Siantar, Daniel M.D Sibarani menjawab, yang wajib dilaporkan ke KPU Siantar adalah pelaksanaan kampanye.

"Sesuai dengan metode kampanye yang diatur dalam PKPU, terkait reses tidak ada kewajiban memberitahukan ke KPU," katanya.

Pihak Pelapor dalam persidangan ini dihadiri oleh Ketua Panwascam Siantar Timur,  Francius Sipayung, beserta anggota Panwascam Siantar Selatan, Handri Simorangkir. 

"Kami akan buat kesimpulan dan akan dikirimkan ke Bawaslu," kata Franscius, saat ditanyai Ketua Majelis mengenai kesimpilan dari pihak pelapor.

Setelah sidang mendengarkan saksi terkait ini selesai dilakukan, sidang dilanjutkan pada Senin 11 Maret 2019 pukul 14.00 WIB, dengan agenda sidang pembacaan putusan.

Penulis: gee. Editor: edo.