HETANEWS

BKD Siantar Akui Mutasi Pejabat Disdukcapil Tak Sesuai Aturan

Pelantikan 77 Pejabat di Pemko Siantar, Selasa 5 Maret 2019 di Balaikota Siantar. (Foto : Humas Pemko)

Siantar, hetanews.com - Kabid Promosi dan Kepangkatan BKD Siantar, Parsaoran Simorangkir, mengakui bahwa 4 Pejabat yang menangani administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Siantar dimutasi.

Parsaoran juga mengakui bahwa perpindahan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013, Pasal 83 A poin (2).  

Dalam undang undang tersebut diuraikan, pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur.

Ia mengatakan, pejabat Disdukcapil yang dimutasi ialah 3 orang Pejabat Eselon III dan 1 orang Pejabat Eselon IV.

Keempat orang tersebut 2 diantaranya menjabat sebagai Kepala Bidang, 1 Kepala Sesi dan 1 orang lagi sekretaris Disdukcapil.

"Prosedur itu, belum. Rekomendasinya maksudnya, kan. Kalau itu belum ada," katanya. 

Ia enggan menjelaskan mengenai dasar perindahan jabatan yang dilakukan Walikota terhadap 4 Pejabat di Disdukcapil tersebut.

"Kan sama seperti yang dijelaskan kepala BKD. Katanya kan karena Ombudsman, iya seperti itulah, kalau kami staf ini kan, gak sampai ke situlah, kan masih apa kata pimpinan," ungkapnya.

Mengenai Surat Direktur Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 821/2044/DUKCAPIL, Parsaoran mengaku belum mengetahuinya.

Surat tersebut tentang penundaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani administrasi kependudukan di daerah mulai 1 Maret 2019 sampai 1 Mei 2019.

"Katanya ada, kalau resminya (surat) belum ada sampai sekarang ke kita," jelas Parsaoran, seraya mengatakan bahwa sampai saat ini belum menerima surat apapun dari Dirjen Dukcapil.

Kabag Hukum Pemko Siantar, Herry Oktarizal, disinggung mengenai dugaan pelanggaran terhadap aturan tersebut mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mengkonfirmasi hal itu ke BKD.

Dijelaskannya, didalam administrasi pemerintahan, SK (Surat Keputusan) dapat dicabut, diubah dan dibatalkan.

"Kalau misalnya, faktanya SK itu perlu dirubah dan faktanya SK itu dapat cabut, itu dapat dilakukan. Kira kira seperti itulah opsinya. Jadi kita pelajari dulu ke BKD sebagai leading sektornya," tandasnya.

Ke-4 Pejabat yang menangani administrasi kependudukan ini dilantik bersama 77 Pejabat di lingkungan Pemko Siantar, Selasa kemarin.

Pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. 

Pejabat pimpinan tinggi pratama: Eselon II B 6 orang, pejabat administrator: eselon III A 16 orang, eselon III B 11 orang. Pejabat pengawas: Eselon IV A 28 orang, Eselon IV B 16 orang. 

Pelantikan berdasarkan SK Walikota Siantar No.821/096/III/WK-Thn 2019 tanggal 04 Maret 2019 dan SK Walikota Siantar No. 821/097/III/WK-thn 2019 tanggal 04 Maret 2019.

Penulis: gee. Editor: edo.