HETANEWS

Pascavonis Bebas Mantan Bupati Tapteng, Poldasu Kembali Limpahkan Berkas Perkara Lain ke Kejatisu

Markas Besar Polda Sumut. (foto/adr)

Medan, hetanews.com - Vonis bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negri (PN) Medan tak menghentikan persoalan hukum dari mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sukran Jamilan Tanjung. Hari ini, Polda Sumut akan melimpahkan berkas perkara berserta tersangka (tahap II) kasus lain yang melibatkan Sukran Jamilan Tanjung ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu). 

"Ya, hari ini berkas berkara kasus lain yang melibatkan Sukran Jamilan Tanjung kita limpahkan ke Jaksa. Tersangka kita limpahkan bersama satu tersangka lain, yaitu tersangka Bonaran Situmeang (mantan Bupati Tapteng)," kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP. Nainggolan, Rabu (6/3/2019).

Dalam hal ini, disebutkan Nainggolan, Sukran Jamilan Tanjung dan Bonaran Situmeang terjerat kasus penipuan penggelapan dan pencucian uang.

"Korbannya ada banyak, kalau tidak salah ada delapan orang korban Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) yang melaporkan tersangka. Kemudian, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka dan melakukan penahanan," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Bupati Tapteng, Bonaran Situmeang menjalani pemeriksaan di Mapoldasu terkait kasus pidana penipuan dan pencucian uang. Bonaran ditangkap polisi di Lapas Sukamiskin Bandung, Selasa (16/10) setelah selesai menjalani hukuman kasus korupsi.

"Sudah di Poldasu sekarang, dan masih menjalani pemeriksaan," kata MP Nainggolan di ruang kerjanya, Kamis (18/10).

Nainggolan menjelaskan, Bonaran ditangkap atas laporan korban bernama Evi Rosnani Sinaga warga Sibolga dengan nomor laporan 848/VII/2018 Poldasu. "Terlibat penipuan dan pencucian uang," kata dia.

Nainggolan menjelaskan, pada tahun 2014 saat tersangka Raja Bonaran Situmeang menjabat sebagai Bupati Tapteng, ia menyuruh korban dan suaminya untuk untuk mencari CPNS. "Dengan ketentuan lulusan S1 membayar Rp165 juta dan lulusan D-3 membayar Rp135 juta rupiah," kata dia.

Setelah mendapatkan CPNS sebanyak delapan orang, kemudian korban menyerahkan uang Rp1.240.000.000 dengan empat tahap. Namun, setelah uang tersebut dikirim, kedelapan orang itu tidak masuk PNS.

"Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp570 juta yang diserahkan oleh pelapor bersama-sama dengan suaminya uang sejumlah tersebut diserahkan langsung kepada pelaku di rumah dinasnya di Sibolga. Tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima. Tetapi disaksikan oleh Joko selaku Ajudan pelaku. Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp120 juta dikirim oleh korban melalui Bank Mandiri Cababang Jalan Gatot Subroto Medan ke nomor rekening: 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung, Tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp500 juta dikirim oleh korban dari Bank Mandiri Jalan Kirana Raya Medan Petisah ke rekening: 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung dan 17 Agustus 2014 diserahkan sebesar Rp50 juta tanpa kwitansi," papar Nainggolan.

Merasa tertipu korbanpun melaporkan pelaku ke Poldasu. "Jadi korban ini dituntut oleh kedelapan CPNS itu. Karena dia (Evi) juga merasa tertipu kemudian melaporkan kasus ini," kata dia.

Dari kasus ini, petugas menyita selembar bukti pengiriman uang Rp120 juta ke rekening Farida Hutagalung, 1 lembar bukti pengiriman uang Rp500 juta ke rekening Farida Hutagalung, print out rekening atas nama Farida Hutagalung mulai dibuka pada tanggal 30 September 2013 sampai rekening tutup di bulan April 2017, surat pengumuman dan syarat penerimaan CPNS di Kabupaten Tapteng, nama-nama peserta CPNS, surat keputusan kelulusan CPNS dan 2 lembar slip penarikan uang oleh Farida Hutagalung.

"Tersangka melanggar Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 4 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang," sebutnya.

Penulis: adr. Editor: gun.