HETANEWS

BPBD Karo Paparkan Dana Pasca Erupsi Gunung Sinabung

Bupati Karo, Terkelin bersama perwakilan Monev BNPB, Kolonel Yufti Sanjaya dan Dandim 0205/TK, selaku Dansatgas bencana erupsi Sinabung, Letkol Inf.Taufik Rizal. Herman. (Foto/Charles)

Karo, hetanews.com-Pasca bencana erupsi Gunung Sinabung, masyarakat Karo sering bertanya-tanya, terkait jumlah dana hibah yang telah diluncurkan ke Pemkab Karo melalui BPBD setempat.

Untuk mengetahui jumlah dan realisasi pasca bencana bagi pengungsi, belum lama ini, Senin (18/2/2019), Bupati Karo, Terkelin Brahmana bersama perwakilan monitoring dan evaluasi (Monev) BNPB, Kolonel Inf Yufti Senjaya, Dandim 0205/TK, Letkol Inf Taufik Rizal selaku Dansatgas bencana erupsi Gunung Sinabung, mengadakan rapat kordinasi, terkait pelaksanaan monitoring penanggulangan pasca bencana.

Menurut Terkelin, dari rapat tersebut perlu diuraikan semua laporan penggunaannya oleh BPBD Karo agar pihak pemangku kepentingan lainnya, dapat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kendala dan hambatan yang dihadapi selama ini.

“Mulai relokasi tahap I (Siosar), tahap II (Mandiri) dan tahap III akan dipaparkan agar jelas penggunaannya,"ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kalak BPBD Karo, Martin Sitepu, langsung memaparkan rincian penggunaan dana hibah. Mulai dari relokasi tahap I di Siosar yang mencakup Desa Sukameriah, Simacem, Bekerah, terbangun rumah 370 KK dan lahan usaha tani 357 KK dalam kurun waktu tahun 2014-2016. Dana yang dikucurkan DSP (dana siap pakai) sebesar Rp. 76.576.423.500.

Kemudian, relokasi tahap II (Mandiri) meliputi Desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta tonggal, Gamber, jumlah terbangun rumah 1.655 KK, lahan usaha tani 1.679 KK rentang waktu tahun 2016-2018 dananya sebesar Rp. 190.674.100.000 (dana Hibah RR TA 2015) dan Rp. 41.543.425.000 dari hibah RR tahun 2017.

“Kendala 134 unit rumah dihamparan Gg. Garuda belum siap karena pengembang/pemborong yang dipilih masyarakat tidak memenuhi kewajibannya pada bagian lantai, pintu dan jendela,” ujarnya.

Selanjutnya relokasi tahap II (Mandiri) meliputi Desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta Tonggal, Gamber, jumlah 156 KK, lahan usaha tani 179 KK, waktu 2017-2019,dana Rp 24.200.000.000 hibah RR TA 2017,dan dana hibah RR TA 2018 sebesar Rp 4.439.732.000.

“Masalahnya sekarang masih ada masyarakat yang memilih lokasi dengan mengandalkan alas hak HGU untuk lahan tapak rumah sebanyak 36 KK, lahan usaha tani 50 KK bahkan masih ada belum menentukan pilihan sebanyak lahan tapak 42 KK, lahan usaha tani sebanyak 83 KK,” sebutnya.

Terakhir, relokasi tahap III di Siosar meliputi desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardinding dan Dusun Lau Kawar, rumah 892 KK, lahan usaha tani 1.022 KK, waktu 2018-2020,dengan dana Rp 8.025.000.000  hibah RR TA 2017 dan dana hibah RR TA 2018 sebesar Rp 157.278.681.000,929.

“Kendala saat ini dana yang  turun 27 Desember 2018, untuk pelaksanaan diperlukan Perbub kembali penguatan dalam  perubahan penjabaran APBD, perpanjangan sewa rumah sewa lahan baru turun desember 2018 untuk 2 bulan. Warga menuntut perpanjangan, sewa rumah dan sewa lahan selama 1 tahun,” bebernya.

Menyahuti itu, Kolonel Yufti Senjaya, mengatakan, setiap permasalahan harus mengutamakan mediasi dengan memanfaatkan Polres, Koramil, Camat kepada masyarakat termasuk ke para pengembang.

Hal senada disampaikan Dandim 0205/TK, Letkol Inf Taufik Rizal, mengatakan, akan kumpulkan terus keterangan sebagai bukti agar kita dapat  lakukan pengawasan serta pengendalian nantinya.

“Namun demikian, setiap yang ada permasalahan agar dalam rapat hadirkan setiap orang yang mengetahui permasalahan dan menguasai jangan kami disuruh berpikir karena kami bukan tekhnisnya,” tegasnya.

Penulis: charles. Editor: gun.