HETANEWS

Heboh, Kades di Batubara Teken Surat Dukung Capres-Cawapres 01

Surat pernyataan sikap yang beredar luas. (foto/tim)

Batubara, hetanews.com - Selebaran surat pernyataan sikap sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Batubara, Sumut mendukung pasangan Capres-Cawapres 01, beredar luas di media sosial. Hal ini pun tengah ramai diperbincangkan masyarakat.

Dukungan para Kades tertuang dalam sebuah surat ber-kop Perhimpunan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Batubara, siap memenangkan Paslon Capres-Cawapres 01, Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu April mendatang.

Dilihat hetanews, setidaknya ada 15 nama Kades tertera dalam surat, 10 diantaranya membubuhi tandatangan dan berstempel menyatakan memberi dukungan. Para Kades disebut berasal dari Kecamatan Medan Derang Deras, kabupaten itu.

Sementara itu menyikapi surat yang beredar luas, Ketua Keluarga Penulis Serumpun (KPS) Batubara Sultan Aminuddin menyampaikan mengatakan sangat kecewa dengan tindakan para Kades. Ia menyinggung netralitas para abdi negara tersebut.

"Yang jelasnya perbuatan yang dilakukan segelintir oknum Kades se-Kecamatan Medang Deras adalah sebuah pelanggaran, hanya saja dinilai dari tingkat pelanggarannya sejauh mana pihak Bawaslu Batubara dapat menyikapi secara aruf dan bijak atas motif di sebalik semua itu," ujar pria karib disapa alias Ucok Kodam ke sejumlah awak media, Minggu, (24/2/19).

Lebih lanjut kata Ucok, ia berharap agar pihak Bawaslu Batubara agar sesegera mungkin mengambil tindakan responsif agar tidak terjadinya gesekan dan konflik ditengah masyarakat mengingat sedang memanasnya situasi perpolitikan nasional jelang Pemilu yang jatuh pada 17 April 2019.

"Dan perlu ditekankan kepada seluruh komponen penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu agar menciptakan suasana pemilu yang damai dan juga berhati-hati serta mewaspadai peranan pihak ketiga yang memang menginginkan suasana yang tidak kondusif di Batubara ini. Dan perlu digaris bawahi bahwa yang terpenting saat ini adalah meminta PAPDESI Batubara bertanggung jawab atas persoalan yang menjadi polemik ini," pungkasnya.

Diketahui, larangan para Kades terlibat dalam politik tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Pada Pasal 71 ayat 1 disebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon. Pada Pasal 71 disebut pidana paling singkat satu bulan atau paing lama enam bulan dan denda palling sedikit enam ratus ribu rupiah dan paling banyak Rp 6 juta.

Larangan berpolitik praktis juga disebut dengan gamplang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di UU ini disebutkan, Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu. Kdes juga dilarang menjadi pengurus Parpol dan ikut serta dan atau terlibat kampanye Pemilu atau Pilkada.

Penulis: tim. Editor: bt.