Siantar, hetanews.com - Partai politik peserta Pemilu dalam masa kampanye saat ini bisa melakukan pertemuan terbatas dan tatap muka, dengan jumlah peserta tak lebih 1000 orang, di ruangan tertutup atau ruangan terbuka.

Bisa juga melakukan kunjungan ke pasar atau tempat publik, tetapi semua kegiatan itu harus ada pemberitahuan dari partai politik kepada Bawaslu, KPU dan kepolisian.

Pemberitahuan sifatnya berisi tentang siapa pelaksana, hari apa, jam berapa dan lainnya.

Dalam kegiatan itu, kemudian pelaksana kampanye atau calon anggota DPRD, bisa membagikan bahan kampanye berupa kartu nama, stiker, topi, souvenir, kaus, dan lainnya yang nilainya tak lebih Rp 60 ribu per unit.

“Lebih efektif membuat bahan kampanye ketimbang APK. Memasang baliho biaya mahal. Lebih mengena,” tegasnya Ketua Bawaslu Siantar, Sepriandison Saragih, Kamis (21/2/2019).

Dia juga mengingatkan, saat Bawaslu melakukan pengawasan, petugas wajib menunjukkan identitas dan selalu melakukan pengawasan mengedepankan etika.

“Kalau ada indikasi pelanggaran, cegah. Kalau tak dihiraukan boleh ditindak. Bawaslu memonitoring, bukan memata-matai,” tukasnya.

Diungkapkan, aturan dalam Undang-undang Pemilu cukup banyak yang harus sesegera mungkin disosialisasikan.

“Kewenangan itu diberikan undang-undang, namanya adjudikasi atau persidangan. Itu contohnya. Siap tak siap harus sosialisasikan regulasi. Berupa PKPU, Perbawaslu, surat keputusan dan surat edaran,” ujarnya.

Penertiban yang dilakukan Bawaslu, dimana kemudian spanduk dan baliho Pemilu sepi, sebab semua alat peraga versi para calon anggota DPRD diturunkan.

Belakangan juga terungkap alasan APK yang diberikan negara tak dipasang, karena faktor biaya pasang.

Padahal peserta atau partai politik diwajibkan membuat rekening kampanye. Artinya, semua kegiatan kampanye harus tetap sepengetahuan parpol.