HETANEWS

Bawaslu Siantar: Parpol Peserta Pemilu Belum Laporkan APK yang Difasilitasi KPU

Komisioner Bawaslu Siantar, Syafi Siregar, Ketua Bawaslu Siantar, Sepriandison Saragih (tengah) dan Sekretaris Partai Demokrat, Ilham Sinaga. (Istimewa)

Siantar, hetanews.com - Bawaslu Kota Siantar melakukan sosialisasi aturan penggunaan alat peraga kampanye (APK), bahan kampanye dan aturan Pemilu. Dalam kegiatan ini, terungkap, masih banyak Caleg DPRD Siantar yang belum sepenuhnya memahami aturan.

Kunjungan kerja Bawaslu Siantar kali ini ke Kantor DPC Partai Demokrat  Siantar, di Jalan Ahmad Yani, pada Selasa (20/2/2019) kemarin.

Ketua Bawaslu, Sepriandison Saragih didampingi Komisioner, Syafie Siregar, menjelaskan, pemasangan APK merupakan kewenangan partai politik, sebagai peserta Pemilu.

Pembuatan APK dibiayai oleh negara melalui APBN, yang difasilitasi oleh KPU dalam pembuatannya.

Sepriandison menjelaskan, parpol sebagai peserta Pemilu, mendapat sebanyak 10 baliho dan 16 spanduk per parpol. Ada juga APK tambahan, yakni, 5 baliho dan 10 spanduk, per kelurahan untuk partai politik.

Ditegaskan, seluruh APK itu sebetulnya sudah harus dipasang semua parpol peserta Pemilu di Kota Siantar. Namun sesuai laporan dan tinjauan Bawaslu Siantar, APK yang difasilitasi itu sepertinya tidak atau belum dipasang.

Sebaliknya, yang muncul adalah spanduk atau baliho milik calon anggota DPRD Siantar, yang sebetulnya hanya sebagai pelaksana kampanye dari partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Masih ada beberapa parpol yang belum memasang APK. Bawaslu tak temukan baliho, spanduk atau umbul-umbul yang diproduksi oleh negara. Justru yang dipasang adalah yang diproduksi oleh caleg,” ungkap Sepriandison, Kamis (21/2/2019).

Ditegaskannya, tindakan Bawaslu yang menurunkan sejumlah APK produksi calon anggota DPRD, merupakan bentuk penertiban.

Dalam sosialisasi ini, terungkap parpol juga belum melapor ke KPU Siantar tentang pemasangan APK para pelaksana kampanye dimaksud.

“Makanya Bawaslu melakukan penertiban. Parpol tidak disalahkan, tapi regulasi yang kurang disosialisasikan,” ujarnya mengakhiri.

Partai Demokrat merupakan partai politik ke-3 yang sudah dikunjungi Bawaslu Siantar.

Sebelumnya Partai Gerindra dan Partai Golkar. Direncanakan seluruh parpol akan dikunjungi, guna menggelar sosialisasi dan edukasi aturan Pemilu 2019.

Penulis: gee. Editor: gun.