HETANEWS

Terkait Kasus Haji Irfan, Ini Kata Kapoldasu

Kapoldasu, Irjen Pol.Drs.Agus Andrianto.

Medan, hetanews.com – Kapoldasu, Irjen Pol.Drs.Agus Andrianto, menegaskan, kasus pencemaran nama institusi Polri yang diduga dilakukan Haji Irfan, tetap diproses dan tidak akan pernah ada kata damai.

"Yang dicemarkan itu adalah Polri. Polisi itu banyak, ada 450.000 lebih di seluruh Indonesia. Jadi kita tetap proses dan kasusnya sudah pada tahap penyidikan," kata Irjen Agus Andrianto kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).

Menjawab wartawan terkait aksi demo di Polres Belawan yang menuding Polisi mengkriminalisasi ulama dan meminta agar Ustaz H.Irfan dilepas, Kapolda mengatakan, sekarang ini orang gemar menyeret sesuatu untuk kepentingan mereka. Bahkan, dengan gampang, membawa-bawa nama ulama. Tolonglah kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya, pesannya.

"Kalau mereka ulama, prilakunya dekat dengan nabi karena nabi untuk memperbaiki ahlak. Tapi kalau mereka tidak memperbaiki ahlak, justru menciptakan permusuhan, itu kontra produktif dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan," tegasnya.

Jenderal bintang dua ini, menghimbau agar masyarakat harus cerdas. "Saya mengucabkan terimakasih kepada warga Sumut. Saya melihat, mudah-mudahan tidak salah menilai, bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi tidak terpancing dengan upaya-upaya menggiring opini. Sumut ini milik kita bersama, mari kita jaga dan jangan karena kepentingan politik hubungan silaturahmi menjadi retak. Mari kita rapatkan barisan,"pinta Kapolda.

Pimpinan tertinggi di Mapoldasu itu, mengatakan, orang yang tidak berani menyatakan kebenaran, tidak berani melawan kejoliman, bahkan ikut menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan kebenaran yang harus disuarakan, nggak salah juga kalau orang seperti itu disebut kafir.

"Arti kata dari kalimat kafir adalah orang yang suka menyembunyikan kebenaran, orang yang tidak berani menyuarakan kebenaran dari ilmu yang dia ketahui," jelas Kapoldasu.

Terkait aksi demo di Polres Belawan yang menuntut agar H Irfan Hamidi, dilepaskan, karena dinilai menjadi korban kriminalisasi, Kapolres Belawan, AKBP Ikhwan, menegaskan, bahwa yang bersangkutan bukanlah ulama.

"Bila dia seorang ulama, sifatnya bukanlah demikian, menghina institusi Polri. Kami masih selidiki aktor intelektual di balik aksi demo itu," katanya.

Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, kata Ikhwan, bahwa massa demo itu bukan warga Belawan, tapi dikerahkan dari luar Belawan. "Kami meminta agar masyarakat jangan terus percaya, apalagi belakangan ini acap kali terjadi membawa-bawa agama dan ulama untuk menjalankan missinya," kata Kapolres.

Sebelumnya,  Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan, kronologis  dan alasan Ustadz Irfan Hamidi, dimintai keterangan oleh penyidik Polda Sumut, berawal pada  07 Januari 2019. Subdit Cyber Ditreskrimsus Poldasu telah menerima pelimpahan berkas laporan polisi LP /385/XII/2018/SU/SPKT PEL BLWN, tanggal 03 Desember 2018, tentang perkara penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap anggota Babinkamtibmas Polsek Belawan, bernama Aiptu Budi yang dituding ikut sebagai pengedar narkoba.

Kemudian, menuding anggota Bhabinkamtibmas tersebut, sebagai perusak dan tidak ada gunanya di masyarakat, yang diduga dilakukan oleh H. Irfan Hamidi.

Bahkan, kata Kabid Humas, pesan tersebut dikirimkan atau diteruskan kepada Kapolsek Belawan, Kasat Narkoba, Kasat Binmas, serta Camat Belawan. Dan berdasarkan keterangan saksi, kalimat tersebut juga dikirim atau diteruskan oleh Irfan ke group WhatsApp DPP KAUMI. H.Irfan adalah Ketua Kesatuan Aksi Umat Islam (KAUMI) Sumut.

Berdasarkan laporan itu, sebut Tatan,  pada 11 Januari 2019, lalu, dilakukan penyelidikan, serta mengumpulkan keterangan dari saksi - saksi dan terlapor, serta mengamankan barang bukti. Lalu, melakukan gelar perkara pada 17 Januari 2019 dan kemudian status perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan.

 “Kemudian pada tanggal 21 Januari 2019 penyidik memanggil H.Irfan untuk datang memberikan keterangan pada Kamis  24 Januari 2019. Namun yang bersangkutan tidak hadir karena sakit dan mengirimkan surat sakit dari Rumah Sakit Colombia Asia Medan dengan keterangan dokter perlu istirahat selama 14 hari mulai dari 25 Januari 2019 s/d 08 Februari 2019," kata Kabid Humas.

Selanjutnya, jelas mantan Wakapolrestabes Medan itu, penyidik kembali melakukan surat panggilan kedua, pada 2 Februari 2019 untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan diminta hadir, pada tanggal 6 Februari 2019, lalu.

Namun lagi-lagi Irfan kembali tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena alasan sakit. “Tanggal 7 Feb 2019, pihak H. Irfan Hamidi, mengirimkan surat keterangan rawat dari RS Colombia, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, H. Irfan Hamidi masih dirawat di RS. Colombia,” jelas Kabid Humas.

Untuk memastikan alasan tersebut, pada  8 Feb 2019 pagi, penyidik kemudian mengecek dan mendatangi RS. Colombia untuk menanyakan kondisi kesehatan H. Irfan Hamidi, tapi pihak RS. Colombia Asia menyampaikan bahwa H. Irfan Hamidi, sudah keluar dari Rumah Sakit.

Kemudian,  8 Feb 2019 sekira pukul 15.30 wib, H. Irfan Hamidi, beserta keluarga dan pihak Lawyer datang ke Subdit Cyber Ditkrimsus untuk memberikan keterangan sebagi saksi.

 “Selanjutnya penyidik memeriksa H. Irfan Hamidi sebagai saksi yang dituangkan dalam BAP saksi. Pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tanpa adanya paksaan,” ujar Kabid.

Namun, setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan saksi, secara mendadak kondisi kesehatan H. Irfan Hamidi turun, selanjutnya penyidik memanggil dokter dari Biddokes Poldasu untuk memeriksa kondisi kesehatan H. Irfan Hamidi. “Atas rekomendasi Dokter Biddokes,  H. Irfan Hamidi harus di rujuk ke Rumah Sakit,” ujar Kabid.

Selanjutnya Biddokes menyiapkan ambulance Biddokes dengan rencana untuk segera membawa H. Irfan Hamidi ke RS Bhayangkara. Tetapi dari pihak keluarga H. Irfan Hamidi menolak menggunakan Ambulance Biddokes dan memilih menggunakan mobil pribadi utk membawa ke RS. Colombia Asia Medan.

Sampai kemudian muncul isu yang mengcoreng bahwa telah terjadi pemaksaan pemeriksaan kepada seorang ustadz, walau kondisinya sedang sakit saat diperiksa.

“Padahal Saudara Irfan bersama koleganya dan kuasa hukum datang dengan niat dan kesadaran sendiri setelah merasa diri cukup sehat untuk menghormati dan memenuhi panggilan dari penyidik. Kita juga pasti akan maklum apabila pihak yang dikirimi surat panggilan sedang sakit dan tidak mungkin melakukan pemaksaan untuk diperiksa,” jelas Kabid Humas.

"Salah satu poin utama dan pertama dari Berita Acara Pemeriksaan yang ditanyakan adalah apakah yang diperiksa sehat jasmani dan rohani. Dan itu dibuktikan dengan adanya BAP saksi yang didampingi kuasa hukum dan menerangkan bahwa dirinya sehat saat diperiksa,” sebut mantan Kapolres Asahan itu.

Akan tetapi, tambah Tatan, dalam proses pemeriksaan, H.Irfan sakit dan kemudian beredar video dan foto Ustaz Irfan  di media sosial dan grup WhatsApp sedang sakit diperiksa. Video dan foto itu disertai keterangan bahwa Ustadz Irfan sakit usai diperiksa polisi. “Haji Irvan tokoh melayu Belawan dipaksa bawa ke Ditreskrimsus Poldasu dalam keadaan sakit dan dalam rekomendasi istirahat total oleh dokter akhirnya koma di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus Poldasu.

Saat ini dilarikan ke RS Columbia dalam keadaan kritis dan koma, sebut isi pesan berantai tersebut

Penulis: adr. Editor: gun.